Nasional Hukum & Kriminal

Ditetapkan Tersangka, Setnov Curhat Diperlakukan Tak Adil

Patricia Diah Ayu Saraswati | CNN Indonesia
Sabtu, 11 Nov 2017 05:28 WIB
Ditetapkan Tersangka, Setnov Curhat Diperlakukan Tak Adil
Ketua DPR RI Setya Novanto disebut curhat merasa diperlakukan tak adil setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi e-KTP. (CNN Indonesia/ Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya merasa diperlakukan tidak adil karena kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Fredrich, pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI itu setelah mengetahui dirinya kembali ditetapkan sebagai tersangka.

"Mengapa saya harus dilakukan seperti ini, saya bukan penjahat, saya bukan melakukan sesuatu hal yang membahayakan negara, tapi kenapa saya dilakukan tidak adil seperti ini," kata Fredrich mengutip Setnov, Jumat (10/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu dia sampaikan di kantor sementara Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, setelah melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo karena kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Fredrich mengatakan dirinya dan sang klien telah menduga jika hal itu akan terjadi.

"Kami sudah tahu (akan jadi tersangka lagi), kami sudah menyangka mereka akan melakukan," ujarnya.

Pihaknya pun menduga ada unsur politik dalam penetapan tersangka tersebut. Namun, Fredrich tak menjelaskan secara rinci tentang dugaan tersebut.
Lihat juga:
Kembali Jadi Tersangka, Setnov Polisikan Ketua KPK
"Ya ada unsur politik dan dendam," ucap Fredrich.

Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Agus dan tiga orang lainnya, yakni Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, serta Penyidik KPK Ambarita Damanik.

Mereka berempat dilaporkan karena menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) baru buat Setnov.
Fredrich menyampaikan keempatnya dilaporkan dengan dugaan tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 juncto pasal 421 KUHP.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tempat tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Penetapan tersangka tersebut merupakan penetapan yang kedua.

 (aal)