MK Tetap Pebolehkan Pelibatan TNI dalam Penggusuran

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam proses penggusuran yang diinisiasi pemerintah daerah terhadap warga yang menempati lahan tanpa memiliki izin.

Hal tersebut diutarakan Hakim anggota Maria Farida Indrati dalam sidang putusan atas gugatan yang diajukan sejumlah korban penggusuran Pemprov DKI Jakarta bernomor 96/PUU-XIV/2016 di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (28/11).

"Pelibatan tersebut semata-mata dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan," ucap Maria.

Lihat juga: MK Tolak Gugatan Korban Gusuran Pemprov DKI

Hakim berpandangan pelanggaran terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin bukan masalah pertahanan negara.

"Melainkan persoalan keamanan dalam negeri," kata Maria.

Karena itu, berangkat dari pandangan tersebut, MK menilai TNI tetap dapat dilibatkan dalam proses penggusuran.

Pelibatan TNI merupakan salah satu bagian dari langkah pemerintah melindungi lahan dari penyerobotan oleh pihak yang tak memiliki izin. Terlebih, penyerobotan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan tatanan hukum pertanahan di masyarakat.

Lihat juga: MK Putuskan Anggota DPR yang Nyalon di Pilkada Wajib Mundur

Namun, pelibatan TNI mesti menjadi langkah terakhir yang dilakukan pemerintah dalam rangka menertibkan lahan yang diserobot. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus menempuh langkah-langkah yang manusiawi.

Warga yang akan digusur harus diberikan kesempatan atau tenggat waktu untuk mengosongkan lahan yang selama ini ditempati. Pemda pun mesti mencoba langkah persuasif dengan menawarkan kompensasi atau relokasi.

Lihat juga: Sopir Ojek Online Ancam Aksi Lebih Besar Hingga Gugat ke MK

Apabila langkah-langkah tersebut telah ditempuh namun buntu, pemda baru boleh melakukan penggusuran dengan turut melibatkan TNI.

"menurut Mahkamah tindakan pemerintah untuk melibatkan TNI meskipun dibenarkan namun harus menjadi pilihan terakhir," ujar Maria. (osc/djm)