Organda Tunggu Solusi Anies-Sandi Terkait OK OTrip

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Shafruhan Sinungan mengaku masih menunggu langkah pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk memudahkan penyedia bus atau mikrolet untuk terintegrasi dengan Transjakarta.

"Mereka [pemerintah] sedang mencarikan solusi karena tentu ini harus melalui proses, apakah itu nanti bisa terintegrasi melalui Pergub, atau dengan aturan lain," kata Shafruhan ketika dihubungi, Kamis (30/11).

Sebelum proses integrasi dengan Transjakarta, papar Shafruhan, operator angkutan kota harus mengikuti proses lelang untuk bisa terintegrasi.

Lihat juga: Jika Diterapkan, Ok Otrip Hanya Berlaku Tiga Jam Saja

Jika lolos lelang, maka penyedia harus membayar jaminan pelaksanaan yang jumlahnya 5 persen dari total nilai kontrak. Misalnya, nilai kontrak setahun Rp10 miliar, jaminan pelaksanaannya sebesar 5 persen, berarti Rp500 juta.

"Angka itu terlampau besar bagi penyedia bus dan mikrolet," kata Shafruhan.

Ia berpandangan, hal itu karena angkutan umum kebanyakan berbentuk usaha kecil menengah atau koperasi yang kemampuan finansialnya terbatas.

“Lelang-lelang ini yang menghambat proses terintegrasinya itu kalau gubernur tidak bisa memberikan kebijakan khusus untuk pelaksanaannya," ujarnya.

Lihat juga: Organda Jelaskan Kendala Wujudkan OK Otrip

Menurut Shafruhan, mekanisme itulah yang seringkali membuat penyedia mikrolet atau bus kecil tidak sanggup untuk bergabung dengan Transjakarta. Ia pun menyebut Pemprov DKI belum memastikan kapan solusi akan diberikan.

"Tapi ini sebagai masukan ke Pemprov, kemudian timnya sedang menggodok bagaimana memberikan solusi. Tapi prinsipnya, kami apresiasi program OK OTrip," kata Shafruhan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, OK OTrip alias one karcis one trip hanya bisa dilakukan jika Pemprov DKI memberikan subsidi.

Subsidi tersebut berbentuk dana public service obligation (PSO) atau dana kewajiban pelayanan publik.

Lihat juga: Sandiaga Ingin Gandeng Pengusaha Mutiara Ikut Program OK OCE

Pada APBD 2018, dana PSO masuk ke dalam belanja subsidi kepada BUMD dengan peruntukkan belanja subsidi transpotasi, nilainya Rp3,325 triliun.

Namun, untuk bisa memperoleh PSO, seluruh moda transportasi umum seperti angkot atau bus kecil, bus sedang, dan bus besar harus terintegrasi dengan bus Transjakarta sebagai BUMD yang menerima PSO. Sebab, PT Transjakarta termasuk BUMD di bidang pelayanan publik.

Untuk bisa terintegrasi itu, harus dilakukan reroute atau pengubahan rute.

Lihat juga: Mencoba Transportasi Jakarta dengan Uang Rp5.000

"Kita sudah lakukan itu [reroute]. Dari 46 trayek bus besar, setelah kita lakukan rerouting, itu tinggal 10 trayek," kata Andri.

Sedangkan untuk 92 trayek bus sedang, imbuhnya, kini tinggal 46 trayek. Bus kecil atau angkot yang tadinya 156 trayek, kini tinggal 78 trayek.

"Penentuan trayek bukan hanya dari Dishub dan Transjakarta, tetapi melibatkan Organda dan operator existing karena dalam pelaksanaannya kita tetap menggunakan operator existing,” kata Andri. (res/djm)