Jakarta, CNN Indonesia -- Proses uji kelayakan dan kepatutan atau
fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto diharapkan dapat selesai sebelum masa reses anggota dewan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, hal itu memungkinkan jika tidak ada perbedaan pandangan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
"Tentunya tidak menutup kemungkinan sebelum reses tanggal 13 Desember bisa putuskan untuk hasil
fit and proper test seperti apa di Komisi I," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Jokowi telah memberikan surat berisi pengusulan Hadi sebagai Panglima TNI yang baru kepada pimpinan DPR. Surat tersebut diberikan melalui Menteri Sekretariat Negara, Pratikno dan diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin pagi (4/12).
Taufik mengatakan, pimpinan dewan akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan rapat paripurna terkait surat presiden tentang pencalonan ini, sehingga dapat diproses oleh Komisi I DPR.
Soal sosok Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI, Taufik mengatakan hal itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. DPR, kata dia, hanya akan membahas hal-hal atau isu penting berkaitan dengan Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan.
Bakal Mulus DisetujuiSecara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya akan memproses dengan cepat Hadi Tjahjanto yang bakal menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, karena sudah terjalin hubungan baik selama ini.
"Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah," ucap Meutya di gedung DPR.
Meutya mengatakan bahwa pihaknya jarang sekali menolak nama calon Panglima TNI yang diajukan presiden. Hal itu terjadi karena Komisi I menilai Presiden selalu memikirkan secara matang sebelum mengusulkan kepada DPR.
Saat ini, Meutya pun yakin Presiden Jokowi telah melakukan pertimbangan matang sebelum mengusulkan Hadi sebagai calon Panglima TNI yang baru untuk disetujui DPR.
"Meski demikian, nanti tetap secara formal akan ada surat-surat yang harus kita cek, kelengkapan dan
track record," ucap Meutya.
Meutya menyatakan Komisi I bakal segera menyetujui Hadi sebagai Panglima TNI yang baru sebelum DPR memasuki masa reses pada pertengahan Desember.
"Saya sudah hitung, kan masih ada dua minggu, saya rasa cukup untuk pembahasan di Komisi I," lanjut Meutya.
Mantan pembaca berita di salah satu stasiun televisi itu juga menilai positif sosok Hadi.
Menurut Meutya, Hadi dapat langsung klop dengan kepemimpinan Jokowi karena pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer 2015-2016 (Sesmil) dan jabatannya saat ini sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.
Selain itu, Meutya mengapresiasi langkah Jokowi yang memajukan calon Panglima TNI dari matra Angkatan Udara setelah dalam beberapa periode sebelumnya Panglima TNI lebih sering dijabat dari matra Angkatan Darat dan Laut.
"Ini memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di TNI," ucap Meutya.
(wis/gil)