Sejumlah LSM Laporkan Ketua MK Soal Dugaan Lobi DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan Ketua Hakim MK Arief Hidayat ke Dewan Etik MK. Arief dilaporkan karena diduga melobi anggota Komisi III DPR untuk memperpanjang masa jabatannya yang akan habis April 2018 mendatang.

LSM yang melaporkan Arief antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani, Perkumpulan untuk Pemili dan Demokrasi (Perludem) serta tiga individu, yakni Wahidin Suaib, Agustanzil, dan Dadang Tri Sasongko.

"Kita berharap Dewan Etik MK ini bekerja untuk melakukan penelusuran untuk menjaga independensi keberpihakan dari MK," ucap Tama Satria Langkun dari ICW usai memberikan berkas laporan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/12).

Lihat juga: Ketua MK Klaim Dewan Etik Restui Kehadirannya di DPR

Dalam pelaporan itu, Tama menyoroti aspek integritas seorang hakim. Menurut Tama, hakim konstitusi merupakan jabatan yang sangat penting dan mulia. Integritas hakim MK sangat diutamakan.

Hakim MK, ujar Tama, mesti bersih dari pelanggaran etik. Namun, apabila ada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran, maka masyarakat akan skeptis dengan keputusan yang diambil hakim tersebut.

Menurut Tama, bagaimana mungkin masyarakat mempercayai keputusan seorang hakim yang pernah melakukan pelanggaran etik.

Lihat juga: Dewan Etik Bakal Panggil Ketua MK Terkait Dugaan Lobi DPR

"Penegakkan hukum, seorang hakim jadi dipertanyakan," ujar Tama.

Aspek lain yang disoroti yakni soal independensi apabila Arief betul melakukan lobi untuk memperpanjang masa jabatannya.

"Ini akan mengancam peradilan bagi para pihak yang berperkara dalam MK," jelas Tama.

Tama mengaku pihaknya melaporkan Arief berangkat dari pemberitaan di media massa. Dia tidak memiliki bukti adanya lobi yang dilakukan Arief. Akan tetapi, dia tidak mempermasalahkan hal itu.

Lihat juga: Arief Hidayat Kembali Terpilih sebagai Hakim Konstitusi

Menurut Tama, justru Dewan Etik harus mencari tahu kebenaran serta bukti dari informasi yang beredar di media massa tersebut.

"Ini bicara soal etik, bukan persidangan yang membutuhkan alat bukti seperti rekaman dan sebagainya," ucap Tama.

"Dewan Etik tetap bisa lakukan pemeriksaan. Anggota DPR juga harus menceritakan (jika dipanggil Dewan Etik) apa yang sebetulnya terjadi," lanjutnya. (osc/djm)