Analisis

Mutasi 85 Pati, Bom Waktu dari Gatot untuk Hadi

Patricia Diah Ayu Saraswati , CNN Indonesia | Jumat, 08/12/2017 08:34 WIB
Mutasi 85 Pati, Bom Waktu dari Gatot untuk Hadi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11). Gatot dinilai memberi bom waktu kepada Hadi dengan melakukan mutasi 85 pati di akhir masa jabatannya sebagai panglima TNI. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, pimpinan TNI saat ini, melakukan perombakan di internal TNI dengan melakukan mutasi terhadap 85 perwira tinggi (pati), pada 4 Desember. Selain dianggap tidak etis, hal tersebut dinilai bak bom waktu yang ditinggalkan Gatot untuk penerusnya itu.

"Gerakan mutasi yang dilakukan kepada 85 orang (pati) itu seperti bom waktu yang ditinggalkan Pak Gatot (kepada Hadi)," cetus pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).


Bom waktu yang dimaksudkannya adalah potensi kegaduhan di tubuh TNI. Connie menyebut, ada kemungkinan besar Hadi, saat sudah resmi menjadi Panglima TNI, akan segera melakukan mutasi di internal TNI. Sebab, ia memerlukan tim baru yang sesuai dengan kebutuhannya. "Sangat-sangat ada kemungkinan itu," imbuh dia.

Setidaknya ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar bagi Hadi, yang kini merupakan KSAU, untuk melakukan mutasi. Pertama, kesesuaian visi dan misi perwira tinggi terkait dengan visi dan misi Panglima TNI baru. Kedua, kelayakan latar belakang perwira tinggi. Ketiga, faktor keterikatan perwira tinggi dengan Hadi.

"Menurut saya sebijaksana-bijaksananya Pak Hadi, pasti beliau kalau mau (pati)-nya pasti sesuai dengan apa yang dia inginkan," kata Connie.

Sayangnya, mutasi yang dilakukan secara cepat setelah mutasi sebelumnya kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan di internal TNI.

"Sekarang bayangkan, kalau sekarang jadi pati, baru dilantik, lagi euforia, beberapa hari kemudian dirotasi ulang karena tidak sesuai (keinginan Panglima TNI), kan lucu," seloroh Connie.

Kegaduhan di tubuh militer itu, lanjutnya, tetap memungkinkan walaupun prajurit TNI terkenal dengan loyalitasnya kepada atasan. Sebab, ada sisi manusiawi yang tetap terkait. "TNI sangat terkenal sangat patuh, tapi kan tetap saja," ucap dia.


Berdasarkan kronologi yang disampaikan Gatot, mutasi 85 pati tersebut sudah melalui proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI (Wanjakti TNI). Tahap pertama adalah pra Wanjakti TNI yang dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI, Lemhannas, Kemenkopolhukam, dan Kemenhan.

Tahap selanjutnya, pada Senin (4/12), rapat Wanjakti TNI yang dihadiri oleh Panglima TNI, KASAD, KASAU, KASAL, Waka BIN, Wakil Gubernur Lemhannas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI, serta KaBAIS TNI.

Pada hari yang sama, Gatot mengaku baru mendapat informasi dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal penyerahan nama Hadi ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI. Namun, karena proses Wanjakti TNI sudah berjalan, Gatot tetap melanjutkan proses mutasi 85 pati itu.

Connie menilai, keputusan Gatot tersebut tidak layak dan tidak pantas. "Kalau kita bicara rasanya enggak pas, karena Panglima baru sudah akan diproses, tapi malamnya masih mengeluarkan keputusan itu," cetusnya.

Ilustrasi serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan TNI. Mutasi yang dilakukan Gatot di akhir masa jabatannya dikritisi sejumlah pihak.Ilustrasi serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan TNI. Mutasi yang dilakukan Gatot di akhir masa jabatannya dikritisi sejumlah pihak. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Penempatan Orang-orang Gatot

Terpisah, Pakar Keamanan dari Lokataru Law & Human Rights Mufti Makarim menyebut, mutasi di internal TNI pada dasarnya adalah hal yang lazim. Seharusnya alasan mutasi itu adalah pertama, pertimbangan terkait dengan kebutuhan pertahanan, misalnya jika ada peningkatan eskalasi ancaman atau perubahan dalam sistem operasi; dan kedua, pertimbangan terkait dengan promosi dan masa jabatan.

"Saya lebih melihat bukan soal boleh tidaknya (mutasi), tetapi apakah ada dua kebutuhan tersebut (dalam mutasi yang dilakukan Gatot)," ucap dia.

Namun, Mufti menyesalkan ketidakjelasan alasan mutasi yang disampaikan oleh Gatot. Hal ini justru disebutnya akan membuat isu bahwa mutasi itu adalah upaya penempatan para pati yang setia kepadanya semakin liar.

"Ada banyak faktor (mutasi), tapi yang penting adalah penjelasannya. Karena kalau tidak dijelaskan, asumsi bahwa ini bagian penempatan orang-orang panglima lama untuk posisi strategis di TNI akan terus menjadi isu di luar," urainya.

Tentang peluang Hadi melakukan rotasi terhadap "orang-orang" Gatot itu, Mufti berangggapan bahwa hal itu tidak menjadi masalah sepenjangs esuai dengan kebutuhan organisasi. Peluangnya pun terbuka lebar.


"Pergantian itu rutin, Gatot dulu kalau tidak salah setahun empat sampai lima kali (mutasi). Pertanyaannya cepat atau lambat Hadi mutasi itu akan dilakukan setelah Hadi memimpin, bisa setelah satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan," tuturnya.

Ia menyebut bahwa hal itu tidak akan terlalu memicu kekacauan lebih jauh di tubuh TNI. Sebab, loyalitas TNI jelas kepada panglimanya, tanpa memandang asal matranya.

"Karena loyalitas TNI bukan pada matra, tetapi pada institusi TNI. Jadi siapapun yang memimpin soal itu sudah beres," tandas Mufti. (arh)