Pimpinan Belum Terima Surat Setnov Tunjuk Aziz Jadi Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima surat yang menyatakan Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga, surat yang turut menyampaikan pengunduruan diri Setnov itu belum diterima jajaran pimpinan karena Sekretariat Jenderal DPR sedang libur dalam dua hari terakhir.

"Bentuk fisik belum kami terima, mungkin karena sekretariat masih tutup, mungkin surat sudah diterima tapi tidak buka," kata Fahri dalam pesan suara yang ia kirim kepada wartawan, Minggu (10/12).

Dia mengatakan, jajaran pimpinan DPR masih menunggu penyampaian surat tersebut secara resmi hingga saat ini.

"Jadi kami tunggu kabar secepatnya apabila bentuk fisiknya diterima," katanya.

Lihat juga: Kedekatan dengan Jokowi Jadi Kelebihan Airlangga di Golkar

Sebelumnya, kabar keberadaan surat pengunduran diri Setnov dan penunjukkan Azis sebagai Ketua DPR dibenarkan Ketua Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk saudara Aziz," kata Roem di Jakarta, Sabtu (9/12).

Sementara itu, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan adanya pertemuan antarfraksi yang diinisiasi Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dan dihadiri Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekretaris Jenderal DPP PPP sekaligus anggota Fraksi PPP Arsul Sani.

Pertemuan itu disebut membicarakan pengunduran diri Setnov sebagai Ketua DPR dan menyampaikan agar segera dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan Aziz sebagai Ketua DPR.

Doli menyayangkan hal tersebut karena menunjukkan bahwa Setnov, Robert dan Aziz telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok dk atas kepentingan partai dan publik.

Lihat juga: Ical Prediksi 6 Tokoh Bertarung Rebut Posisi Ketua Golkar

Ia pun mendesak agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) segera dilaksanakan untuk menentukan pemimpinan baru.

"Manuver-manuver yang melanggar aturan partai seperti itu akan sering terjadi bila kepemimpinan SN dan kroninya ini masih terus berlangsung," kata Doli. (djm/djm)