Agung Laksono Minta Munaslub Golkar Tanpa Politik Uang

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono meminta penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar bebas dari praktek politik uang.

Permintaan itu disampaikan Agung saat pembukaan musyawarah kerja nasional (Mukernas) Kosgoro 1957 yang juga dihadiri Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

"Bapak Idrus kami berharap kita jauhkan munas jauh dari isu politik. Money politic supaya kita bersih. Kalau perlu kita undang KPK supaya bersih," kata Agung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Selasa (12/12).

Lihat juga: Tiga Ormas Pendiri Golkar Dorong Munaslub Digelar 20 Desember

Untuk itu, kata Agung, menjadi tugas bersama seluruh kader Golkar termasuk Kosgoro untuk melaksanakan munaslub dengan demokratis dan transparan.

Agung tak mempersoalkan apakah hasil munaslub nantinya akan diputuskan lewat voting, aklamasi atau musyawarah mufakat. Asalkan tidak dimanipulasi dan diatur.

Mantan Ketua DPR itu lantas mengharapkan agar DPP bisa segera memutuskan kepastian pelaksanaan munaslub dalam rapat pleno besok malam.

"Karena misalkan tanggal 18 selesai 20 (Desember), karena ini akhir tahun," katanya.

Lihat juga: Golkar Agendakan Pleno Bahas Munaslub Besok

Pelaksanaan Munaslub pada Desember juga mempertimbangkan masa pendaftaran pilkada yang sudah dimulai pada Januari 2018. Sehingga, lanjut Agung, munaslub berkejaran dengan agenda politik nasional.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelumnya disebut bakal menggelar rapat pleno terkait penyelenggaraan munaslub, pada Rabu (13/12) malam.

Idrus Marham mengatakan, hal itu merupakan hasil rapat pengurus harian terbatas yang dihadiri Ketua Harian Nurdin Halid dan jajaran Ketua Koordinator Bidang Partai Golkar kemarin.

Menurut Idrus dalam pertemuan itu disepakati rapat pleno akan digelar menunggu hasil praperadilan Setnov. Atau, digelar setelah agenda perdana sidang pengadilan tipikor terkait pembacaan dakwaan Ketua Umum nonaktif Setya Novanto. (wis)