Puluhan Anggota Ormas Sayap Golkar Serukan Munaslub

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan orang mengenakan atribut organisasi sayap Partai Golkar meneriakkan tuntutan musyawarah nasional luar biasa di depan aula Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (13/12) malam.

Berdasarkan pantauan, dua atribut tersebut berasal dari Kosgoro 1957 dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Mereka berkumpul di halaman depan aula yang sebelumnya menggelar dzikir dan doa bersama.

"Golkar, Golkar munaslub, Golkar munaslub sekarang juga," kata salah seorang orator sambil diikuti massa.

"Pantang pulang sebelum munaslub, pantang balik kanan sebelum munaslub," pekik orator tersebut.

Lihat juga: Pengurus Golkar Minta Pleno Putuskan Tanggal Munaslub

Aksi itu berlangsung tertib, meski massa terpantau sempat berhadap-hadapan dengan petugas kepolisian yang berjaga tepat di pintu aula Kantor DPP Golkar.

Selain itu, mereka juga bersalawat nabi.

Saat ini, pengurus DPP Golkar sedang menggelar rapat pleno tertutup untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan munaslub.

Rapat pleno sudah dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan masih belum diketahui waktu selesainya, karena masih ada perbedaan pandangan terhadap munaslub.

Lihat juga: Agung Laksono Minta Munaslub Golkar Tanpa Politik Uang

Di satu sisi, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penyelenggaraan munaslub harus segera dilakukan sebelum tanggal 20 Desember.

"Karena tentu alasannya ada agenda politik ke depan yang sangat penting, terutama kaitan dengan pendaftaran pilkada harus selesai awal Januari 2018," kata Agus sebelum rapat pleno.

"Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 sehingga kita punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018, khususnya di awal Januari nanti," lanjutnya.

Lihat juga: DPD Golkar se-Indonesia Diklaim Solid Dukung Airlangga

Di sisi lain, Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin menilai penyelenggaraan munaslub harus terlebih dahulu melalui rapat pimpinan nasional.

Jika tanpa rapimnas, maka menurutnya penyelenggaraan munaslub cacat.

"Munas itu harus melalui rapimnas. Tanggal dan tempat munas itu harus ditetapkan dalam rapimnas. Bukan dalam pleno DPP," kata Aziz terpisah. (wis/ugo)