'Pemanasan' Pilpres dan Politik Kebencian di Pilkada 2018
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Senin, 18 Des 2017 06:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu suku, agama dan ras (SARA) dinilai bisa jadi menjadi ‘senjata’ untuk memenangkan Pilkada pada 2018. Hal ini mengingat hal serupa sempat terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Indikasi soal ini pun disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada November lalu. Lembaga itu menyatakan sejumlah kawasan rawan pada Pilkada Serentak 2018 antara lain adalah Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.
Bawaslu menilai salah satu potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut ialah terkait penggunaan isu SARA.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Chaniago mengamini hal itu. Ia menilai, isu SARA dalam Pilkada serentak 2018 masih menjadi komoditas penting para kandidat untuk memenangkan kontestasi.
Ia mengatakan, hal ini mudah untuk membakar emosi masyarakat.
“Politik identitas dan politik SARA akan tetap dipakai di Pilkada 2018. Isu ini tetap akan dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral, di semua daerah masih rawan isu ini,” ujar Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Menurut Pangi, penggunaan isu SARA dalam kontestasi politik tak bisa dilepaskan dari strategi kandidat dalam membidik perilaku pemilih masyarakat.
Dalam ilmu politik dikenal tiga jenis pemilih yang ditemukan saat pemilihan, yakni pemilih psikologis, sosiologis, dan rasional.
Pangi beranggapan penggunaan sentimen SARA oleh kandidat ampuh diberlakukan ketika perilaku pemilih masih bersifat sosiologis. Pemilih ini akan memilih kandidat yang memiliki kesamaan karakter dengannya. Faktor yang melingkupi adalah kesamaan agama, daerah asal, ras dan asal usul.
“Isu SARA masih memainkan peranan penting ketika perilaku pemilih masih bersifat sosiologis. Isu politik juga akan dipaksakan digeser ke isu umat dalam rangka menyentuh sintemen pemilih sosiologis,” tambahnya.
Pangi menilai, tren perilaku pemilih masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemilih sosiologis dibandingkan pemilih yang bersifat dan rasional.
Melihat kondisi ini, Pangi khawatir jika Pilkada 2018 mendatang bukan menjadi sarana adu program untuk meraih suara masyarakat, melainkan menjadi ‘perang’ sentimen agama dan ras antarkandidat.
Serupa Pilkada Jakarta
Sementara pengamat politik Exposit Strategic Arif Sutanto mengatakan, Pilkada DKI Jakarta awal tahun lalu dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Pilkada serentak 2018.
Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta telah menghadirkan politik kebencian berbasis identitas sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Arif khawatir hal tersebut bisa terjadi kembali di Pilkada serentak 2018 dengan skala yang lebih besar.
“Kontribusi terbesar dari Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah lahirnya politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat Jakarta. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk di 2018 dan 2019 mendatang,” ujar Arif.
Kekhawatiran Arif cukup berdasar. Pasalnya, penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pilkada Jakarta 2017 menunjukkan adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis politik identitas, khususnya agama.
Hasil riset itu menyimpulkan, adanya kapitalisasi isu agama pada Pilkada Jakarta yang terlihat dari masifnya pengerahan massa selama kampanye dan ujaran kebencian yang menyitir ajaran agama.
Arif lantas mengatakan, Pilkada serentak 2018 disebut merupakan pemanasan menuju Pemilu 2019. Wilayah Pulau Jawa yang memiliki potensi suara besar menjadi ajang pertarungan yang menentukan untuk Pilpres 2019.
[Gambas:Video CNN]
Arif khawatir, potensi gesekan dan penggunaan isu SARA di Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi semakin membesar.
“Pilkada serentak 2018 dapat disebut sebagai pemanasan menuju Pemilu 2019. Maka, daerah-daerah di wilayah Jawa dengan potensi suara besar menjadi pertaruhan penting yang potensial mengundang tegangan politik,” ujarnya.
(asa)
Indikasi soal ini pun disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada November lalu. Lembaga itu menyatakan sejumlah kawasan rawan pada Pilkada Serentak 2018 antara lain adalah Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.
Bawaslu menilai salah satu potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut ialah terkait penggunaan isu SARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:PDIP Kantongi Cagub Jabar Minus Wakil |
Ia mengatakan, hal ini mudah untuk membakar emosi masyarakat.
Menurut Pangi, penggunaan isu SARA dalam kontestasi politik tak bisa dilepaskan dari strategi kandidat dalam membidik perilaku pemilih masyarakat.
Dalam ilmu politik dikenal tiga jenis pemilih yang ditemukan saat pemilihan, yakni pemilih psikologis, sosiologis, dan rasional.
Pangi beranggapan penggunaan sentimen SARA oleh kandidat ampuh diberlakukan ketika perilaku pemilih masih bersifat sosiologis. Pemilih ini akan memilih kandidat yang memiliki kesamaan karakter dengannya. Faktor yang melingkupi adalah kesamaan agama, daerah asal, ras dan asal usul.
“Isu SARA masih memainkan peranan penting ketika perilaku pemilih masih bersifat sosiologis. Isu politik juga akan dipaksakan digeser ke isu umat dalam rangka menyentuh sintemen pemilih sosiologis,” tambahnya.
 Aksi Bela Islam dinilai sebagai bagian dari kampanye politik menjelang Pilkada DKI Jakarta. (AFP PHOTO / GOH CHAI HIN) |
Pangi menilai, tren perilaku pemilih masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemilih sosiologis dibandingkan pemilih yang bersifat dan rasional.
Melihat kondisi ini, Pangi khawatir jika Pilkada 2018 mendatang bukan menjadi sarana adu program untuk meraih suara masyarakat, melainkan menjadi ‘perang’ sentimen agama dan ras antarkandidat.
Serupa Pilkada Jakarta
Sementara pengamat politik Exposit Strategic Arif Sutanto mengatakan, Pilkada DKI Jakarta awal tahun lalu dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Pilkada serentak 2018.
Pasalnya, Pilkada DKI Jakarta telah menghadirkan politik kebencian berbasis identitas sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Arif khawatir hal tersebut bisa terjadi kembali di Pilkada serentak 2018 dengan skala yang lebih besar.
“Kontribusi terbesar dari Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah lahirnya politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat Jakarta. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk di 2018 dan 2019 mendatang,” ujar Arif.
Kekhawatiran Arif cukup berdasar. Pasalnya, penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Pilkada Jakarta 2017 menunjukkan adanya peningkatan intensitas kampanye berbasis politik identitas, khususnya agama.
Hasil riset itu menyimpulkan, adanya kapitalisasi isu agama pada Pilkada Jakarta yang terlihat dari masifnya pengerahan massa selama kampanye dan ujaran kebencian yang menyitir ajaran agama.
Arif lantas mengatakan, Pilkada serentak 2018 disebut merupakan pemanasan menuju Pemilu 2019. Wilayah Pulau Jawa yang memiliki potensi suara besar menjadi ajang pertarungan yang menentukan untuk Pilpres 2019.
[Gambas:Video CNN]
Arif khawatir, potensi gesekan dan penggunaan isu SARA di Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi semakin membesar.
“Pilkada serentak 2018 dapat disebut sebagai pemanasan menuju Pemilu 2019. Maka, daerah-daerah di wilayah Jawa dengan potensi suara besar menjadi pertaruhan penting yang potensial mengundang tegangan politik,” ujarnya.
(asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK