Dedi Mulyadi Kritik Banyak Kebijakan Pemda yang Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang dikeluarkan banyak tak berdasarkan riset yang benar dan mendalam. Alhasil, kebijakan itu tak berdampak positif bagi masyarakat.

Dedi mencontohkan salah satunya kebijakan 'One Day No Rice' atau program 'sehari tanpa makan nasi' yang pernah dicanangkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Menurut Dedi, program yang dilakukan tiap Selasa di Depok itu sia-sia dan tak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, khususnya warga Depok yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari.

Lihat juga: Dedi Mulyadi Mulai Dekati PKB untuk Pilgub Jabar 2018

"Program (One Day No Rice) itu artinya seharian masyarakat enggak makan nasi, ya, enggak akan kena juga (program ini) untuk masyarakat," ujar Dedi saat diskusi di Auditorium Pusat Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (21/12).

Bagi Dedi, program itu seharusnya diwajibkan untuk para profesional dan pejabat publik dengan tujuan agar tak mudah mengantuk saat bertugas.

Ia melihat, banyak pejabat publik yang suka mengeluh mengantuk ketika sehabis makan nasi. Padahal, tugas pejabat publik adalah melayani masyarakat secara maksimal tanpa keluhan mengantuk.

Lihat juga: Respons Dedi Mulyadi Jadi Prioritas Golkar di Pilgub Jabar

"Untuk dosen atau pejabat publik memang enggak boleh banyak-banyak makan nasi, khawatir diabetes, ujung-ujungnya ngantuk, lah, kalau kuli bangunan enggak makan nasi bisa pingsan," ujar Dedi.

Tak hanya di Depok, di Purwakarta hampir ditemukan hal yang sama. Dedi bercerita pada suatu waktu, Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten yang dia pimpin itu pernah meminta izin kepadanya untuk studi banding ke Singapura.

Akan tetapi, Dedi tak mengizinkan karena dinilai tak realistis Satpol PP untuk belajar ke Singapura.

Lihat juga: Lepas Emil, Golkar Prioritaskan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar

"Ada yang izin Satpol PP sama saya minta izin studi banding memajukan Satpol PP ke Singapura, lah di sana enggak ada Satpol PP, ngapain ke sana, harus yang realistislah," ujarnya.

Dedi berharap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus terlebih dulu dikaji dan diteliti secara mendalam.

"Riset penting untuk dilakukan karena bisa berdampak pada masyarakat dan harus sinkron dengan apa yang dituju dan apa yang akan dicapai," ujar dia. (osc/djm)