Kantor Staf Presiden Jawab Kritik Pembangunan SDM di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menjawab kritikan yang mengatakan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Papua tak diiringi peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perempuan yang juga terdaftar sebagai peneliti LIPI itu mengatakan sebaliknya.

"Presiden jelas sudah memberikan fondasi dan dasar untuk meningkatkan SDM. Tentu banyak kelemahan, kita sepakat untuk mengadopsi demokrasi, apakah pembangunan di Papua match [cocok] atau tidak," ujar Jaleswari kepada wartawan di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Lihat juga: LIPI: Papua Juga Perlu Pembangunan Infrastruktur Sosial

Jaleswari menegaskan keberhasilan pemerintah meningkatkan kualitas masyarakat Papua tak hanya klaim semata karena bisa dilihat dari data secara objektif.

Jaleswari mengatakan, sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 58 di Papua dan 62,2 di Papua Barat pada 2016. Kemudian, pada 2014 IPM di kedua provinsi tersebut masih berada di 56,7 dan 61,2.

"Dalam penilaian yang objektif ada ukurannya, semisal turunnya angka kemiskinan di Papua, angka kematian ibu turun angka kematian anak turun, jadi kan ini ada capaian positif," ujar Jaleswari.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua diketahui persentase penduduk miskin di Papua Januari-Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 0,78 persen; dari 28,40 persen pada September 2016 menjadi 27,62 persen pada Maret 2017.

Lihat juga: Makanan Lokal Papua di Tengah Gempuran Beras dan Fast Food

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Tak hanya itu, peningkatan kualitas SDM di Papua tengah digenjot untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas.

"Presiden juga membangun pendidikan, ada program Adem di mana 500 anak-anak Papua yang lulusan SMP dan SMA ada pertukaran sekolah ke Jawa. Ada juga yang berkuliah di tempat terbaik, seperti di Universitas Gajah Mada, ada pendidikan yang lebih baik," ungkap Jaleswari.

Tak hanya itu, ia juga menambahkan, selain disekolahkan di universitas negeri ternama, para pelajar yang berasal dari Papua juga diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lanjutan ke luar negeri.

"Terus banyak juga yang kuliah di luar negeri. Pemerintah itu selalu ada kuota untuk para pemuda-pemudi Papua untuk pendidikannya," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko mengatakan masih banyak masyarakat di wilayah pedalaman Papua yang belum tersentuh pendidikan.

"Rata-rata warga distrik di pedalaman Papua banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan, termasuk dinas pendidikan belum sampai hingga distrik-distrik itu," ungkapnya.

Lihat juga: Survei LIPI: Kualitas Pendidikan Masalah Utama Papua

Tak hanya itu, Bambang juga melihat masih banyak pejabat pemerintah daerah eselon II di Papua yang memiliki pendidikan rendah. Bagi Bambang, kondisi ini ironis karena pejabat tersebut diberikan wewenang menjalankan roda pemerintahan.

Melihat kondisi ini, Pokja Papua UGM berinisiatif mengirim 200 guru ke beberapa wilayah di pedalaman Papua guna meningkatkan kapasitas SDM anak-anak Papua. Bambang berharap proses pembangunan kapasitas SDM di Papua dapat diperbaiki ketika pemerintah serius membenahi perbaikan di bidang pendidikan, apalagi dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Mengawal Inpres baru nomor 9/2017, alangkah baiknya jika inpers ini ditindaklanjuti untk mengawal dan memikirkan akselerasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Papua," pungkasnya. (kid)