TGUPP Masuk Aturan Skema Lelang, Anies Tak Bisa Asal Pilih

Jakarta, CNN Indonesia -- Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bakal membuat tim sukses Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 harus menempuh lelang jabatan jika ingin menjadi bagian tim staf ahli DKI-1.

Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, perekrutan anggota TGUPP harus sejalan dengan aturan pengadaan barang dan jasa.

"Mengenai pelaksanaan anggaran TGUPP, tentunya dalam perekrutan personelnya harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah," tutur Syarifuddin melalui pesan singkat, Kamis malam (28/12).

Namun demikian, ia tidak menjawab lebih jauh soal keharusan lelang jabatan bagi calon anggota TGUPP.

Lihat juga: Anies Sebut Kemendagri Sepakat Dana TGUPP Pakai Dana APBD

Hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2018 menyebutkan adanya izin penggunaan APBD DKI untuk mendanai TGUPP. Hal itu tampak dari saran soal pengalihan biaya operasional TGUPP yang tadinya diletakkan pada pos Biro Administrasi Sekretariat Daerah ke pos Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi pada Kementerian Dalam Negeri yang memahami dan menerima argumen dari Pemprov DKI, bahwa TGUPP adalah sebuah institusi yang didanai dengan APBD," kata Anies, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12).

Anies harus menghadapi potensi ganjalan dari sejumlah regulasi di tingkat pusat yang menyebabkannya tidak bisa menunjuk langsung 73 anggota TGUPP.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, sejumlah pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah siap menghadang.

Pertama, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

Lihat juga: Nama-nama Anggota Tim Gubernur Anies Belum Diserahkan

Kriteria "keadaan tertentu" itu, menurut Pasal 44 ayat (2) meliputi, penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda, kegiatan yang menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh menteri Pertahanan, pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu penyedia jasa konsultansi, dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh stau pemegang hak cipta.

Apakah bunyi ayat tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang TGUPP?

Dalam Pergub DKI Nomor 411 tahun 2016 yang diteken Plt. Gubernur DKI Sumarsono, TGUPP bertugas dalam memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Termasuk, mengundang rapat SKPD/UKPD dan meminta data dan informasi dari mereka.

Kedua, Pasal 45 ayat (1) menyatakan, "Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50 juta rupiah." Sementara, biaya operasional TGUPP mencapai Rp28 miliar.

Ketiga, Pasal 45 ayat (3) melarang Kuasa Pengguna Anggara (KPA) menggunakan metode pengadaan langsung dengan alasan memecah paket pengadaan demi menghindari seleksi. Artinya, perekrutan 73 anggota TGUPP mesti dilakukan secara bersamaan dengan jumlah biaya operasional yang bulat Rp28 miliar.

Eks Plt. Gubernur DKI Jakarta yang juga Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/11). Ia beberapa kali mengkritisi anggaran DKI. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pelelangan atau Seleksi Umum

Perpres yang sama memberi dua opsi bagi Anies jika hendak merekrut anggota TGUPP. Pertama, pelelangan umum, seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (23). "pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua pihak yang memenuhi syarat."

Kedua, seleksi umum. Pasal 1 ayat (27) menyebutkan, seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang dapat diikuti oleh semua pihak yang memenuhi syarat.

Caranya tercantum dalam Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) Perpres yang sama. Bahwa, pelaksanaan pelelangan atau seleksi umum harus diumumkan melalui laman resmi Pemprov DKI Jakarta atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Anies, selaku kepala daerah, juga wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) seperti tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 14. ULP itu yang nanti akan melakukan pelelangan atau seleksi umum.

Lihat juga: Dana TGUPP Dikritik, Anies Bandingkan dengan Jokowi dan Ahok

Pada 29 November lalu, Anies memastikan bahwa 73 anggota TGUPP akan diangkat melalui proses yang benar dan bertanggung jawab. Tim ini dibentuk dengan Pergub baru yang merevisi Pergub milik Soemarsono.

"Semua yang kerja memiliki surat keputusan, kewajiban, tanggung jawab dan hak yang jelas. Nanti kita atur di sana," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta. (arh/gil)