Gubernur Banten Sebut Kinerja BKSP Turun karena Ucapan Ahok
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 08 Jan 2018 16:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut kinerja Badan Kerja Sama Provinsi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (BKSP Jabodetabekpunjur) agak menurun beberapa waktu belakangan.
Hal ini lantaran usulan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok supaya forum tersebut dibubarkan saja karena dianggap kurang efektif mengatasi permasalahan antarkota.
"Belakangan agak sedikit terdistorsi atau agak mengendur hubungan ini, bahkan ketika Basuki Tjahaja Purnama buat pernyataan bubarkan saja BKSP ini," kata Wahidin di Serang, Senin (8/1).
Demikian disampaikannya saat serah terima jabatan Gubernur Banten selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur periode 2014-2017 ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan periode 2017-2020.
Selain itu, kata Wahidin, komunikasi internal di BKSP juga berjalan kurang lancar. Menurutnya, komunikasi tidak lagi intens seperti dulu karena masing-masing kepala daerah sibuk mengurus daerahnya sendiri.
Sehingga, isu-isu strategis untuk ditangani bersama seperti banjir, transportasi, dan perdagangan, belum maksimal diwujudkan.
"Susahnya pemimpin memutuskan, susahnya mengambil keputusan untuk kepentingan bersama sehingga terjadi ketidakaturan tatanan organisasi BKSP lumpuh, walaupun tidak total," kata Wahidin.
Menanggapi hal ini, Anies menginginkan agar warga Jakarta, Banten, Jawa Barat bisa merasakan konsistensi kebijakan melalui BKSP.
Terlebih, sebagian warga yang bekerja di Ibu Kota sebagian berdomisili di luar wilayah administrasi Pemprov DKI.
"Jadi kita akan aktifkan untuk memastikan warga di provinsi ini, baik DKI, Banten atau Jawa Barat yang terkait itu mendapatkan manfaat yang sama," kata Anies.
Keberadaan BKSP Jabodetabekjur yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek, disebutkan bahwa tujuannya untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata. Hal itu atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek.
Kini setelah 42 tahun terbentuk BKSP Jabotabek dan kemudian berkembang menjadi Jabodetabekjur. Operasionalnya berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP Jabodetabekjur.
(djm)
Hal ini lantaran usulan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok supaya forum tersebut dibubarkan saja karena dianggap kurang efektif mengatasi permasalahan antarkota.
"Belakangan agak sedikit terdistorsi atau agak mengendur hubungan ini, bahkan ketika Basuki Tjahaja Purnama buat pernyataan bubarkan saja BKSP ini," kata Wahidin di Serang, Senin (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Susahnya pemimpin memutuskan, susahnya mengambil keputusan untuk kepentingan bersama sehingga terjadi ketidakaturan tatanan organisasi BKSP lumpuh, walaupun tidak total," kata Wahidin.
Menanggapi hal ini, Anies menginginkan agar warga Jakarta, Banten, Jawa Barat bisa merasakan konsistensi kebijakan melalui BKSP.
"Jadi kita akan aktifkan untuk memastikan warga di provinsi ini, baik DKI, Banten atau Jawa Barat yang terkait itu mendapatkan manfaat yang sama," kata Anies.
Keberadaan BKSP Jabodetabekjur yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek, disebutkan bahwa tujuannya untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata. Hal itu atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek.
Kini setelah 42 tahun terbentuk BKSP Jabotabek dan kemudian berkembang menjadi Jabodetabekjur. Operasionalnya berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP Jabodetabekjur.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK