Nelayan akan Temui Jokowi Bahas Kesepakatan Cantrang
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Rabu, 17 Jan 2018 13:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Nelayan Indonesia akan menemui Presiden Joko Widodo tepat pukul 14.00 WIB hari ini, Rabu (17/1). Rencananya pertemuan digelar di Istana Negara, Jakarta.
Dalam Pertemuan ini kedua belah pihak akan melakukan finalisasi terkait kebijakan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, ada tiga orang perwakilan nelayan yang nanti bertemu langsung dengan Presiden.
Dia memastikan pertemuan itu akan menghasilkan kejelasan terkait nasib kurang lebih 5000 kapal nelayan cantrang yang telah mangkrak sejak 1 Januari lalu.
“Jam 2 siang nanti ketemu. Sekarang kita sedang lobi-lobi nanti mau apa saja, pokoknya untuk yang sekarang tidak ada janji-janji lagi. Mau langsung finalisasi,” kata Riyono di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (17/1).
Lebih lanjut kata Riyono, pihak nelayan sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Jokowi, tepatnya hari Senin kemarin.
Presiden yang saat itu didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat mengizinkan nelayan cantrang melaut lagi di perairan Indonesia.
Sayangnya, kata Riyono belum ada finalisasi dan payung hukum pasti terkait izin nelayan cantrang berlayar.
“Sudah, memang, tapi belum ada kesepakatan final hitam di atas putih, jadi belum final. Hari ini kami mau finalisasi,” kata dia.
Riyono belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan tersebut Presiden akan mengajak Susi selaku Menteri yang bertanggung jawab atau tidak.
Dia berharap Susi diikutsertakan agar persoalan cantrang tuntas dalam pertemuan itu.
“Harusnya memang ada biar jelas, clear, tapi gatau deh. Dia (Susi) kan memang gak pernah mau temui kita,” kata dia.
Menteri Susi telah menerapkan kebijakan pelarangan cantran untuk nelayan melalui Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.
Alasan pelarangan itu karena cantrang dianggap hanya menguntungkan saudagar kapal besar dan merusak populasi ikan, sumber penghidupan nelayan kecil.
Pelarangan tersebut memicu sejumlah aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan Aliansi Nelayan Indonesia pada hari ini di depan Istana Kepresidenan RI. Mereka mendesak pemerintah melegalkan penggunaan cantrang bagi para nelayan.
Diperkirakan saat ini telah hadir ribuan nelayan yang memadati area ini. Para Nelayan itu berasal dari Kalimantan Barat, Madura, Lampung, Sulawesi, Pati, Banten, dan Rembang.
“Dari Brebes saja ada 700 yang ikut ke mari,” kata seorang nelayan yang ditemui CNNIndonesia.com di lokasi aksi. (wis/gil)
Dalam Pertemuan ini kedua belah pihak akan melakukan finalisasi terkait kebijakan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, ada tiga orang perwakilan nelayan yang nanti bertemu langsung dengan Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jam 2 siang nanti ketemu. Sekarang kita sedang lobi-lobi nanti mau apa saja, pokoknya untuk yang sekarang tidak ada janji-janji lagi. Mau langsung finalisasi,” kata Riyono di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (17/1).
Lebih lanjut kata Riyono, pihak nelayan sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Jokowi, tepatnya hari Senin kemarin.
Presiden yang saat itu didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat mengizinkan nelayan cantrang melaut lagi di perairan Indonesia.
Sayangnya, kata Riyono belum ada finalisasi dan payung hukum pasti terkait izin nelayan cantrang berlayar.
“Sudah, memang, tapi belum ada kesepakatan final hitam di atas putih, jadi belum final. Hari ini kami mau finalisasi,” kata dia.
Riyono belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan tersebut Presiden akan mengajak Susi selaku Menteri yang bertanggung jawab atau tidak.
Dia berharap Susi diikutsertakan agar persoalan cantrang tuntas dalam pertemuan itu.
“Harusnya memang ada biar jelas, clear, tapi gatau deh. Dia (Susi) kan memang gak pernah mau temui kita,” kata dia.
Menteri Susi telah menerapkan kebijakan pelarangan cantran untuk nelayan melalui Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.
Alasan pelarangan itu karena cantrang dianggap hanya menguntungkan saudagar kapal besar dan merusak populasi ikan, sumber penghidupan nelayan kecil.
Pelarangan tersebut memicu sejumlah aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan Aliansi Nelayan Indonesia pada hari ini di depan Istana Kepresidenan RI. Mereka mendesak pemerintah melegalkan penggunaan cantrang bagi para nelayan.
Diperkirakan saat ini telah hadir ribuan nelayan yang memadati area ini. Para Nelayan itu berasal dari Kalimantan Barat, Madura, Lampung, Sulawesi, Pati, Banten, dan Rembang.
“Dari Brebes saja ada 700 yang ikut ke mari,” kata seorang nelayan yang ditemui CNNIndonesia.com di lokasi aksi. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK