Politik Uang Jadi PR Bawaslu di Tahun Politik Jelang 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR Fandi Utomo mengatakan pemberantasan praktik politik uang dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 masih menjadi pekerjaan rumah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun ini. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, Bawaslu mesti membereskan politik uang ini karena gelaran pemilu sebelumnya banyak ditemukan masalah tersebut.

"Pemilu 2014 politik uang itu marak. Pilkada 2015 dan 2017 juga ditemukan kasus itu. Jadi politik uang ini masih jadi pekerjaan rumah Bawaslu pada tahun ini," ujar Fandi dalam Diskusi Kinerja Bawaslu 2017 di Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Lihat juga: Bawaslu Ajak Tokoh Agama Suarakan Pemilu Damai

Fandi menambahkan, maraknya politik uang dalam pilkada maupun pemilu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil kesimpulan. Fandi mengklaim, KPK menyimpukan bahwa demokrasi menjadi penyebab korupsi, dimana salah satu faktornya karena ada budaya memberikan uang kepada masyarakat oleh kandidat.

"Kalau ada kesimpulan seperti itu, berarti kemunduran. Kapolri pun sampai mau membentuk satuan tugas 'money politic'. Ini harus menjadi tantangan buat Bawaslu dalam menjalankan perannya," kata Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Lihat juga: Tjahjo Akui Minta Dua Jenderal Polisi untuk Jadi Plt Gubernur

Menanggapi pernyataan Fandi Utomo, Ketua Bawaslu RI Abhan mengaku akan membuat gerakan "Tolak Politik Uang" yang akan dilakukan di seluruh Indonesia pada 2018.

"Kami akan deklarasikan sebelum kampanye, dan setelah penetapan calon," kata Abhan.

Dia menambahkan pencegahan dan pemberantasan praktik politik uang menjadi salah satu agenda yang akan dioptimalkan oleh Bawaslu pada 2018.

Lihat juga: KPAI Minta KPU Masukkan Perlindungan Anak dalam Debat Pilkada

[Gambas:Video CNN] (osc/gil)