Aturan Penyadapan Jadi Salah Satu Rekomendasi Pansus KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan mengeluarkan rekomendasi final pada akhir masa sidang ini. Salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan terkait penegakan hukum yang di antaranya mengatur soal penyadapan oleh KPK.

Aturan soal penyadapan itu nantinya akan diatur dan dibahas dalam RUU Penyadapan.

"Caranya tentu mereka menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum, artinya ada nanti UU yang akan kita lakukan atas pengajuan dari DPR tentang RUU Penyadapan," kata anggota Pansus Angket KPK Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/1).

Lihat juga: Pansus KPK Klaim Sudah Kirim Laporan Akhir ke Seluruh Fraksi

Junimart menjelaskan, dalam RUU Penyadapan akan dibuat aturan teknis seperti bagaimana cara menyadap, lama waktu, siapa yang bisa disadap dan juga soal izin penyadapan.

Anggota Fraksi PDIP ini melanjutkan, KPK akan dilibatkan dalam penyusunan RUU Penyadapan. Selain KPK, DPR juga akan meminta pendapat aparat penegak hukum lain.

"Kami minta pendapat supaya nanti UU tersebut bisa menampung seluruh aspirasi, seluruh pokok pikiran lembaga terkait seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kemenkumham," ujarnya.

Anggota Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi menuturkan, RUU Penyadapan merupakan hal terpisah dari rekomendasi yang akan dikeluarkan pansus.

"Kalau berkaitan dengan RUU Penyadapan itu di Baleg (Badan Legislasi), sedangkan ini adalah pansus," kata Taufiqulhadi.

Lihat juga: Pansus DPR Siapkan Rekomendasi Lunak dan Keras untuk KPK

Menurutnya, pembuatan RUU Penyadapan bukan sesuatu yang luar biasa. Hal itu sama dengan produk UU lain yang bakal dihasilkan parlemen.

Sedangkan untuk rekomendasi pansus, Taufiqulhadi mengatakan, ada tiga poin utama yang akan diberikan kepada KPK yakni tata kelola sumber daya manusia, keuangan, dan kelembagaan.

"Tiga hal tersebut yang ditunjukkan oleh angket, temuan angket, akan ditunjukkan dalam rekomendasi tersebut," ujarnya.

Nantinya, kata Taufiqulhadi, KPK sebagai objek dari pansus angket, wajib melaksanakan hasil rekomendasi jika masih menganggap DPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan pengawasan.

Lihat juga: Pansus Angket Pasrah Jika Rekomendasi Ditolak KPK

Sejauh ini seluruh fraksi di DPRD telah menerima laporan akhir penyelidikan Pansus Angket KPK. Setelah itu, rekomendasi disebut akan dikirim ke KPK untuk mendapat masukan sebelum akhirnya dilaporkan dalam sidang paripurna pada 14 Februari 2018.

Keabsahan Pansus Angket KPK sendiri masih menjadi kontroversi. Mahkamah Konstitusi tengah memproses gugatan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-undang MD3 yang terkait keabsahan Pansus Angket KPK. (wis/djm)