PKB Tolak Perubahan Nama Jalan Mampang-Buncit

Jakarta, CNN Indonesia -- PKB Jakarta Selatan menolak rencana pergantian nama jalan Mampang-Buncit karena tidak memperhatikan latar belakang sosial penamaan jalan yang terletak di Jakarta Selatan itu.

"Pergantian nama sebuah jalan, tempat atau wilayah tidaklah mudah. Karena selain akan membuat pekerjaan tambahan di urusan administrasi, pergantian nama jalan Mampang-Buncit seperti yang tengah dibicarakan akan menghilangkan identitas sosial masyarakat setempat," kata Ihsan Suri, Wakil Sekretaris PKB Jakarta Selatan, dalam pernyataan tertulis yang diterima CNN Indonesia.com.

Ihsan yang juga merupakan tokoh pemuda Betawi menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya ikut mendukung kebudayaan Betawi bukan menguranginya.

Polemik pergantian nama Jalan Warung Jati Barat, Mampang Prapatan itu menjadi Jalan Jenderal Besar Abdul Haris (AH) Nasution muncul setelah beredar surat dari Kelurahan Mampang sebagai tindak lanjut Instruksi Wali Kota Jakarta Selatan tengang pelaksanaan kajian dan sosialisasi atas permohonan pergantian jalan itu.

Lihat juga: Jalan Warung Jati Barat Akan Diubah Jadi Jalan AH Nasution

Ihsan mengakui bahwa AH Nasution adalah tokoh yang jasa-jasanya harus dikenang dan jika ingin memberi penghargaan melalui penamaan jalan hendakanya digunakan jalan-jalan yang baru di bangun.

"Underpass di Mampang, atau flyover di Mampang dan Pancoran bisa dinamakan dengan nama AH Nasution. Itu menurut kami bisa menjadi solusi bijak bagi Pemprov di mana jasa seorang pahlawan seperti AH Nasution tetap bisa diingat publik, tapi juga tidak menghilangkan identitas suatu wilayah," kata Ihsan.

Lihat juga: Hindari Macet Mampang, Transjakarta Ubah Rute Ragunan-Monas

PKB Jakarta Selatan akan segera merekomendasikan usul ini kepada badan legislatif DKI Jakarta.

"Secepatnya kami akan segera bergerak ke DPRD DKI Jakarta karena ini bukan sekedar nama jalan. Bagi kami nama Mampang-Buncit itu adalah sebuah nama penuh sejarah yang patut dipertahankan."

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya telah menghentikan semua bentuk sosialsisasi penggantian nama jalan ini dengan alasan tidak ingin terburu-buru melaksanakan pergantian nama satu jalan.

Anies mengatakan akan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 28/1999 tentang perubahan nama jalan, taman dan fasilitas umum agar bisa memasukkan pihak-pihak dari luar pemerintah provinsi dalam pengambilan keputusan perubahan nama jalan di DKI Jakarta.

Meski demikian, Anies mengatakan pengusulan perubahan nama jalan akan dibuat terstruktur sehingga tidak semua pihak bisa mengajukan usulan. (yns/ugo)