Ratusan Pemuka Agama Bermusyawarah Bahas Tujuh Isu Krusial

Jakarta, CNN Indonesia -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menggelar musyawarah besar kerukunan agama. Mereka akan membahas tujuh isu penting seputar kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan berbangsa.

Kegiatan yang dihadiri oleh 450 tokoh lintas agama ini berlangsung sejak Kamis (8/2) hingga tiga hari ke depan.

Ketua UKP-DKAAP, Din Syamsudin mengatakan, kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan membahas seputar permasalahan kerukunan beragama yang ada di Indonesia untuk mencari solusi bersama.

"Untuk mencegah konflik antaragama itu perlu dikedepankan dialog yang bertumpu atas ketulusan, keterbukaan dan kejujuran untuk menyelesaikan masalah," kata Din saat pidato pembukaan acara tersebut, di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

Lihat juga: LSI: Isu Agama dan Buruh China Bisa Jegal Jokowi di Pilpres

Din juga menegaskan semua agama di Indonesia sepakat bahwa sumber utama terjadinya konflik di Indonesia bukan karena faktor agama.

Ia mengatakan, faktor pemicu biasanya disebabkan oleh faktor non-agama. Agama kerap kali dijadikan letupan agar terlihat konflik itu bernuansa agama, padahal faktor utamanya justru bukan agama.

"Konflik itu tidaklah konflik keagamaan, tapi hanya bernuansa keagamaan karena dijadikan alat justifikasi saja," kata Din.

Bahas Tujuh Isu

Selain itu, musyawarah ini nantinya akan membahas dan menyepakati tujuh isu penting seputar kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Isu itu di antaranya membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Lihat juga: Ujaran Kebencian dan Hoaks Dinilai Picu Radikalisme

Isu kedua yaitu membahas pandangan dan sikap tentang Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.

Lalu isu ketiga membahas soal sikap umat beragama tentang pemerintahan yang sah hasil dari pemilu.

Isu keempat membahas prinsip-prinsip kerukunan antarumat beragama. Isu kelima membahas soal penyiaran agama dan pendirian umat ibadah.

Lalu isu keenam membahas solusi terhadap masalah intra agama dan isu terakhir membahas faktor non-agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Lihat juga: Wahid Foundation: Mayoritas Muslim Antijihad Kekerasan

"Oleh karena itu kita butuh keputusan bersama nantinya antarpemuka agama untuk membahas persoalan itu. Nanti di paripurnakan hasil kesepakatan bersama itu agar guyub dan rukun kehidupan keagamaan di Indonesia," kata Din.

Din mengatakan, poin-poin ketujuh hasil kesepakatan itu akan diberikan untuk Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Jadi kita akan beraudiensi dengan Presiden Jokowi menyerahkan hasil kesepakatan musyawarah ini untuk ditindaklanjuti," kata Din. (pmg/gil)