Menurutnya, peran pers sebagai kontrol sosial harus tetap berjalan agar dapat memberi kritik yang membangun, serta menjadi corong suara masyarakat yang tidak bisa bersuara.
"Pers yang independen dan berpihak pada rakyat merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri," ujar Taufik dalam keterangan pers, Jumat (9/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik memahami, independensi dan berpihak kepada rakyat merupakan hal yang tidak mudah bagi pers di era industrialisasi dan digitalisasi. Pasalnya, pers di era tersebut dihadapkan pada kepentingan yang saling tarik menarik.
Politisi PAN ini melanjutkan, pers dituntut memberikan informasi yang bersifat edukatif dan informatif, namun harus mampu bersaing secara finansial untuk meningkatkan oplah atau rating.
"Pers akan terus berbenah, mencari titik seimbang untuk menjalankan fungsinya," ujarnya.
Lihat juga:Jurnalisme Daring, Antara Traffic dan Etik |
Di sisi lain, Taufik menegaskan, DPR berkomitmen untuk memajukan dan menjaga kesinambungan pers nasional. Sebab, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi harus tetap kokoh dalam menjaga pertumbuhan demokrasi Indonesia.
Taufik juga mendukung Dewan Pers menata dan menertibkan media-media yang tak memenuhi aturan perundang-undangan. Ia menilai, langkah itu penting guna mencegah informasi bohong yang membuat perpecahan di masyarakat.
"Di tengah kemajuan teknologi informasi, pers berperan besar dalam memfilter informasi yang benar, edukatif, dan mencerdaskan," ujar Taufik.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta pers dapat menyampaikan informasi kepada publik secara objektif dan akurat. Ia berkata, pers juga harus tetap kritis terhadap pemerintah agar pembangunan negara berjalan optimal.
"Pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting tetap dituntut untuk kritis yang konstruktif terhadap realitas sosial dan pembangunan. Dengan demikian lembaga-lembaga negara dan pemerintahan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya," ujar Jazuli terkait perayaan Hari Pers Nasional. (wis/gil)