Bawaslu Minta Paslon Pilkada Tidak Curi Start Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada partai politik (parpol) dan paslon untuk tidak berkampanye di luar jadwal alias 'curi start' kampanye. Masa kampanye mulai pada 15 Februari 2018.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun menyarankan Bawaslu menindak tegas calon yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan petahana yang tidak menyerahkan izin cuti kampanye.

"Curi start kampanye merupakan perilaku curang yang secara vulgar memperlihatkan rendahnya komitmen untuk berkompetisi secara jujur, adil, dan setara," kata Direktur Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Minggu (11/2).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 secara bersamaan di 171 daerah pada Senin, 12 Februari 2018.

KPU juga diminta memastikan bahwa izin cuti dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang menjadi pasangan calon, sudah diserahkan kepada KPU sesuai tingkatan sebelum dimulainya masa kampanye.

Pilihan Redaksi Cegah Konflik, Polri Minta Cagub Papua Siap Menang Siap Kalah Bawaslu Beber Dua Wilayah di DKI Rawan Masalah Jelang Pilpres Bawaslu Akan Atur Materi Khotbah di Masa Pilkada

Laporan awal dana kampanye (LADK) pun wajib diserahkan paslon, satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Bawaslu dan jajaran pun diimbau bertindak tegas atas calon atau parpol pendukung yang melanggar hal tersebut.

Selain itu, KPU juga diharapkan menyiapkan diri dalam menghadapi potensi munculnya permohonan sengketa atas penetapan paslon pada 12 Februari 2018

Tak hanya peringatan untuk KPU dan Bawaslu, Perludem juga merekomendasikan sejumlah hal kepada pemilih. Pemilih diminta mulai mencermati rekam jejak, gagasan dan program para pasangan calon, serta menghindari politik uang.

"Kami harap pemilih benar-benar menjadi pemilih kritis dan merawat nalar saat dimulainya masa kampanye dan ketika pelaksanaan tahapan pilkada," kata Titi.

Dengan demikian, pemilih dilarang menggunakan kekerasan baik verbal, fisik, ataupun tindak intimidatif lainnya dalam menunjukkan dukungan kepada calon pemimpin daerah.

(nat)