Demokrasi Defisit, Radikalisme Jadi Alternatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penelitian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyatakan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, dalam diskusi bertajuk 'Kekuatan Nasionalisme dalam Kepungan Kelompok Radikal' di Hotel Aryaduta Semanggi.

Menurut Adriana, salah satu momentum terbesar yang mengindikasi defisitnya demokrasi di Indonesia adalah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang kompetisi program, malah disalahgunakan sebagai lapangan politik identitas.

"Ketika kita tidak sadar bahwa kita hidup dalam keberagaman, kemudian kita memakai identitas sebagai alat politik kita untuk menang (pemilu), menurut saya itu sebuah kesalahan dalam memahami prinsip demokrasi. Pelakunya para elit politik, yang menjadi korban kan masyarakat," ujarnya pada CNNIndonesia.com, Senin (19/2).

Lihat juga: Komnas HAM Bentuk Tim Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada 2018

Radikalisme sebagai alternatif

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagaimana rakyat menjadi tidak percaya lagi pada demokrasi, dan mulai mencari alternatif lain yang sesuai dengan idealismenya. Di situlah radikalisme muncul, berawal dari penolakan terhadap sistem yang berlaku, dan keinginan untuk mengubah sistem tersebut.

Dalam diskusi, pengamat politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut kelompok radikal sebagai orang-orang yang akan menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya, dan kelompok ini bukan hanya muncul di tahun-tahun politik saja, melainkan terus-menerus berkembang.

"Ini adalah sebuah ancaman terhadap bangsa ini, dan sifatnya jangka panjang," tegasnya.

Lihat juga: Yusril Duga KPU Ketakutan PBB Jadi Partai Radikal

Boni memaparkan bahwa kelompok radikal bisa tersebar di seluruh lapisan aktor politik, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, hingga media.

Oleh karena itu, perlawanan terhadap kelompok radikal harus dilakukan secara masif dan menyeluruh. Adriana menyebutkan beberapa strategi seperti perlunya pendidikan politik, mengevaluasi konten lembaga pendidikan, mengontrol lembaga agama, sampai pemantauan di tahap keluarga.

"Di setiap lini dan institusi di mana orang bisa dijadikan radikal, itu semua harus dimasuki," katanya. (eks/reb)