Kriteria Cawapres Jokowi Menurut PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum mendeklarasikan mengusung kembali Joko Widodo sebagai bakal calon presiden pada 2019. Meski begitu peluang tersebut sangat terbuka lebar, sehingga PDIP tengah fokus mencari sosok yang sesuai kriteria untuk mendampingi Jokowi sebagai bakal calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sosok pendamping Jokowi nantinya harus memiliki kriteria kepempimpinan yang punya pemikiran jangka panjang, baik untuk skala nasional maupun internasional dalam hubungan dengan negara-negara lain.

"Kami akan membahas tantangan kepempimpinan ke depan, sehingga kita memerlukan format kepempimpinan ke depan. Apalagi kita juga memiliki obsesi untuk menjadi pemimpin bangsa Asia-Afrika, sebagaimana dulu yang pernah digagas Bung Karno," kata Hasto di Jakarta, Selasa (21/2).

Lihat juga: Jelang Rakernas PDIP, Megawati dan Jokowi Bahas Isu Strategis

Salah satu nama yang dikabarkan kuat bakal jadi cawapres Jokowi adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Namun Hasto menepisnya.

Hasto menegaskan, keputusan capres dan cawapres yang diusung partai berlambang banteng moncong putih ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Beliau mencermati dan melakukan kontemplasi untuk menentukan siapa yang tepat untuk menjadi pemimpin negeri ini. Itu bukan diambil atas keputusan kepentingan sesaat, kepentingan sempit partai sekalipun, tapi pasti untuk kepentingan negara," kata Hasto.

Lihat juga: Zulkifli Bakal Temui Megawati untuk Jajaki Koalisi 2019

Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP saat ini masih fokus mencari partai-partai yang bisa diajak berkoalisi.

Koalisi juga jadi satu-satunya jalan bagi PDIP untuk ikut dalam kontes Pilpres 2019, mengingat PDIP kurang dari syarat ambang batas presiden atau presidential treshold, yakni 20 persen kursi di parleman atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Lihat juga: PDIP Bahas Paket Capres dan Cawapres Bersama Jokowi

Apalagi berdasarkan putusan MK tidak ada perubahan mengenai syarat ambang batas tersebut, sehingga tak ada satu pun partai yang bisa mengusung sendiri calon presiden dan wakil presiden.

"Pada akhirnya Ibu Mega akan menentukan capres-cawapres mana yang bisa saling bekerja sama. Didiskusikan juga bersama dengan partai yang mengusung mengingat berdasarkan keputusan MK kekuatan PDIP hanya 18,7 persen," ucap Hasto. (osc/gil)