PDIP Bahas Paket Capres dan Cawapres Bersama Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tengah menggarap nama calon presiden dan calon wakil presiden secara bersamaan. Hal itu dilakukan bersama dengan Presiden Joko Widodo.

"Bagi kami ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan negara, bapak presiden dengan calonnya," kata dia, jelang acara Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu (17/2).

Lihat juga: Jusuf Kalla Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019

Menurutnya, pembahasan soal paket kepala negara ini sudah dimandatkan PDIP kepada Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Mega, lanjutnya, terus menjalin komunikasi dengan Jokowi, yang juga merupakan kader 'Banteng', terkait paket itu.

"Kami berdialog bersama kepada Jokowi. Kongres [PDIP] memberikan mandat kepada Mega. Mega akan bertemu secara periodik dengan Jokowi, sehingga kalau bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan," jelasnya.

Namun saat ditanya kepastian mengusung Jokowi sebagai capres, Hasto enggan menjawab tegas. Hal itu akan diungkapkan pada saat yang tepat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Rumah Pergerakan Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (5/2). (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)

"Jangankan untuk presiden, untuk kepala daerah pun kami selalu memberikan kesempatan dua kali bagi yang berkinerja baik. Penilaian masyarakat melalui survei bahwa menyatakan puas dengan kepemimpinan pak Jokowi," ujarnya.

"Namun untuk momentumnya [diumumkan pada] waktu yang tepat," imbuh dia.

Hasto pun menyambut dukungan partai politik lain kepada Jokowi sebagai capres di 2019. "Kalau partai lain memberikan dukungan bagus. Hal itu terbukti untuk memberikan dukungan dari rakyat ternyata harus dilengkapi dukungan di parlemen," tuturnya.

Lihat juga: PDIP Tak Risaukan Rendahnya Elektabilitas Jokowi

Berdasarkan hasil survei yang diinisiasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 7-14 Januari 2018, ada 12 nama dari lima latar belakang berbeda yang berpotensi menjadi cawapres. Kelima latar belakang itu adalah militer, representasi agama Islam, partai politik, gubernur daerah strategis, dan profesional.

Nama berlatar belakang militer yang berpotensi menjadi cawapres adalah politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan mantan Wakapolri Budi Gunawan.

Kemudian, yang berlatar belakang Islam ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Gubernur NTB M Zainul Majdi.

Sementara dari kalangan partai politik, ada nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Lihat juga: LSI: Hampir Mayoritas Responden Ingin Presiden Selain Jokowi

Lalu ada empat nama dari kalangan profesional. Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pengusaha Chairul Tanjung, dan Aksa Mahmud.

Kalangan terakhir adalah gubernur-gubernur di daerah strategis. LSI Denny JA mencatat ada empat provinsi yang gubernurnya berpotensi menjadi cawapres, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (arh)