Surat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KTSJ) menyesalkan sikap Kantor Pertanahan Jakarta Utara baru mengaku perihal adanya revisi Surat Keputusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, Teluk Jakarta. Hal itu dapat membuat gugatan nelayan terhadap reklamasi terancam batal.

"Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian mengakui bahwa surat keputusan telah direvisi," ujar Nelson Nikodemus Simamora, kuasa hukum KSTJ, seusai sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Keputusan penerbitan HGB Pulau D, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (21/2).

Padahal, sidang gugatan sudah berjalan sekian lama. "Selama proses pemeriksaan pendahuluan Tergugat (Kantor Pertanahan) tidak pernah hadir untuk menyampaikan kebenaran obyek sengketa yang digugat Para Penggugat," imbuh dia.

Lihat juga: Pengembang Pulau D Ikut Jadi Tergugat HGB Reklamasi di PTUN

Yang digugat KSTJ sendiri adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama pengembang PT. Kapuk Naga Indah.

Nelson menyebut bahwa mulanya pihak penggugat menanyakan soal jawaban tergugat (Kantor Pertanahan Jakut) dalam beberapa kesempatan yang menyatakan bahwa surat penerbitan HGB Pulau D yang digugat KSTJ tidak ada.

Hakim kemudian mempertanyakan hal itu kepada pihak Kepala Kantor Pertanahan Jakut. Nama terakhir membenarkannya. Hakim kemudian meminta pihak tergugat untuk datang pada persidangan berikutnya dengan menunjukkan surat penerbitan HGB yang sudah direvisi itu.

Alat-alat berat di pulau hasil reklamasi, Teluk Jakarta, 2017. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)

Nelson menyesalkan hal yang baru diungkap saat ini. Hal ini akan berimbas pada perjuangan pihaknya dalam persidangan itu karena objek gugatannya berubah. Pihaknya akan memastikan lebih dahulu surat hasil revisi tersebut sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

"Dengan direvisinya surat keputusan maka objek sengketa yang digugat oleh Koalisi menjadi hilang merupakan suatu kesia-siaan untuk melanjutkan persidangan," cetusnya.

Menurutnya, perbedaan SK HGB 2016 dengan SK HGB 2017 ada pada peruntukan lahan seluas 3.120.000 M2 itu. Pada HGB terdahulu, 100 persen lahan menjadi milik pengembang; pada HGB 2017, hanya sebesar 51,5 persen lahan yang diberikan untuk PT. Kapuk Niaga Indah.

Lihat juga: Reklamasi dan Konflik Baru Anies Baswedan-Sofyan Djalil

Di tempat yang sama, kuasa hukum Kantor Pertanahan jakut Khaidir Baharuddin menyatakan akan mengecek ulang perihal surat HGB itu.

"Saya tidak bilang revisi, tapi saya akan membenarkan objek gugatan yang diperkarakan tentang permasalahan perbedaan tahun antara 2016 dan 2017, kalau di kantor tahun 2017. Kami akan cek ulang," katanya.

Pada persidangan ini, Kantor Pertanahan Jakarta Utara ditetapkan sebagai pihak tergugat I dan pihak PT. Kapuk Naga Indah masuk sebagai tergugat II.

Gugatan tersebut diajukan oleh KSTJ, mewakili para nelayan dan Walhi, pada 21 November 2017. Mereka menggugat penerbitan sertifikat HGB Pulau D bagi PT. KNI karena diduga cacat formil dan materil.

Lihat juga: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta: Nelayan Tak Butuh Pulau

"Salah satu contoh nyata kejanggalan tersebut dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang hanya dilakukan dalam waktu satu hari yakni pada tanggal 24 Agustus 2017. Padahal di sisi lain Surat Keputusan tersebut terbit pada tanggal 23 Agustus 2017," tutur Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, penerbitan HGB terjadi pada saat moratorium reklamasi Jakarta belum dicabut dan tidak memiliki dasar kajian lingkungan hidup.

KSTJ juga menilai penerbitan HGB hanya menguntungkan pihak pengembang dan berpotensi merugikan nelayan. (arh)