PDIP Gulirkan Hak Interpelasi ke Anies-Sandi Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memperkirakan sejumlah anggota dewan bakal menggulirkan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pekan depan. Salah satunya kebijakan terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sudah jalan, mungkin minggu depan sudah bisa digelar. Kemungkinan begitu karena sudah beberapa orang melakukan koordinasi untuk menyampaikan bahwa mereka sudah tanda tangan dan lain sebagainya," kata Gembong ketika dihubungi, Jumat (23/2).

Menurutnya, persyaratan pengajuan hak interpelasi sudah dipenuhi oleh dewan. Mengacu pada UU MD3 nomor 17 tahun 2014 Pasal 330, hak interpelasi bisa diusulkan oleh sedikitnya 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 orang.

Lihat juga: Anies Dilaporkan ke Polisi Soal Penutupan Jatibaru

Adapun total keseluruhan kursi anggota DPRD DKI periode 2014-2019 adalah 106 kursi anggota dari 10 partai politik.

"Kan, sekurang-kurangnya 15 anggota dari dua fraksi, itu kelihatannya sudah terpenuhi. Kan, ada beberapa anggota sudah menyampaikan, tinggal nanti kita melakukan koordinasi," kata anggota DPRD Komisi A itu.

Lihat juga: Cueki Rizieq, Anies Dinilai Khianati Ulama dan Alumni 212

Gembong mengaku, tidak ada agenda lain yang akan dibahas selain meminta penjelasan Anies atas kebijakan yang diputuskannya.

Salah satu pembahasan utamanya adalah penutupan lajur Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang untuk pendirian tenda pedagang kaki lima (PKL) yang tidak ada payung hukumnya.

"Karena kalau bicara Tanah Abang itu jelas nyata, semua orang tahu Pak Anies melanggar aturan. Masa ada gubernur yang melanggar aturan, diam saja? Kan, enggak benar juga," kata Gembong.

Lihat juga: Tak Bantu Rizieq Pulang, Anies Disebut Kacang Lupa Kulit

Gembong pun mengklaim fraksi yang mengajukan hak interpelasi bukan hanya PDIP dan Nasdem.

"Banyaklah, bukan hanya PDIP dan Nasdem. Ada empat sampai enam fraksi, bahkan. Kan, ini hak anggota, bukan hak fraksi," ujarnya. (osc/wis)