Persaudaraan Alumni 212 cs Geruduk KPU Siang Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Persaudaraan Alumni 212 bersama organisasi Islam lain bakal menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai Salat Jumat. Mereka menuntut agar KPU bisa meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) masuk sebagai partai peserta Pemilihan Umum 2019.

"Tuntutannya simpel, kami menuntut keadilan untuk PBB," kata Kepala Bidang Kebangsaan Persaudaraan Alumni 212 Nur Sukma kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/3).

Persaudaraan Alumni 212, aksi ini juga akan diikuti GNPF Ulama, Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka ingin menuntut KPU agar tak berbuat dzalim kepada umat Islam.

"Kami melihat ketidakberesan di KPU. Apakah kesalahan itu disengaja atau tidak menyebabkan perlu dibuktikan Prof Yusril (Ketua Umum PBB)," ujar dia.

Lihat juga: KPU Didesak Loloskan PBB Jadi Peserta Pemilu 2019

Sukma mengatakan bakal ada ribuan massa yang akan ikut menuntut KPU siang ini. Selain itu ada pula ulama yang diklaim juga ikut turun menghadiri acara tersebut.

"Mayoritas ulamanya datang dari Jabodetabek. Jam start jam 2 bada' Jumat ada beberapa mungkin yang sudah salat Jumat di Sunda Kelapa," ucap dia.

Massa akan bergerak dari Masjid Sunda Kelapa ke Kantor KPU di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sementara Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Komisaris Suyatno mengatakan pihaknya bakal mengamankan acara tersebut.

"Setiap ada kegiatan msyarakat kita akan lakikan pengananan. Pengamanan dilakukan sesuai dengan informasi massa," kata Suyatno kepada CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Yusril Tuduh Ketua KPUD Papua Barat Lakukan Persekongkolan

Suyatno enggan merinci personel yang diterjunkan. Dia hanya memastikan polisi akan berada di dua titik, yakni Masjid Sunda Kelapa dan Kantor KPU. "Kalau personel kurang akan dilakukan penebalan. Kami lihat sotuasi kondisi di lapangan," tutup dia.

Diketahui, PBB tidak diloloskan menjadi partai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Alasan KPU, yakni PBB tak memiliki anggota memadai di Kabupaten Manokwari Selatan. Kini PBB dan KPU sedang menjalani persidangan di Bawaslu. (osc/sur)