Pengembang Rumah DP Rp0 Rorotan Klaim Sempat Direstui Sandi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengembang rumah tapak dengan uang muka atau DP Rp0 di Rorotan, Jakarta Utara, PT Nusa Kirana, mengklaim sudah mendapat restu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Dari Pemprov itu sebetulnya sudah sempat mengiyakan kok, saya ingat Pak Sandi pernah mengiyakan," kata Goverment Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (1/3).

Lihat juga: 'Pesona Rorotan' Diburu Warga, Dibantah Anies Baswedan

Ia menambahkan, rumah tapak DP Rp0 versi ibarat kue yang mereka sediakan untuk meramaikan pesta yang sedang diadakan oleh pihak Pemprov.

"Kami buat DP nol versi swasta, ibaratnya Pemprov sedang pesta, kami sediakan dong kuenya," ujarnya.

Dhiki pun mengatakan tak masalah jika pihak Pemprov nantinya menolak 'kue' yang dibuat oleh perusahaanya itu. Pihaknya akan tetap melanjutkan program rumah tapak dengan sistem DP Rp0.

"Ya kalau ditolak oleh pesta yang diadakan Pemprov DKI, kan ada pesta yang lain, kami tetap lanjut," aku dia.

Dia menyebut skema Rp0  ini tidak akan merugikan. Lagi pula pihaknya bisa mendapat sponsor, layaknya 'kue' yang nantinya akan ditawarkan di 'pesta-pesta'.

Lihat juga: Pemprov: Hunian DP Nol Rupiah Tak Mungkin Rumah Tapak

"Secara margin memang kecil, tapi nanti bisa ada kerja sama," imbuhnya.

Terlebih, imbuhnya, tak ada aturan yang dilanggar dalam hal program DP Rp0 yang digarap swasta.

"Bisa, saya lihat beberapa lokasi sudah pakai program ini juga kok," klaimnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa program DP Rp0 di Rorotan bukanlah program Pemprov DKI. Ia meminta media untuk memeriksa hunian ini.

"Belum ada program itu. Yang kita sudah luncurkan, yang sudah diluncurkan (di Pondok Kelapa). Yang sekarang belum, belum ada," Rabu (28/2).

Lihat juga: Anak Buah Bantah Anies-Sandi Berbeda soal Rumah Dp 0 Rorotan

Hal berbeda justru dilakukan Sandiaga. Mantan pengusaha ini menyebut akan ada program DP Rp0 di kawasan Rorotan dengan jadwal peletakan baru pertama pada Rabu (28/2).

Namun demikian, ia mengakui rencana penjualan hunian tersebut belum bisa disebut sebagai program Pemprov DKI.

"Mereka (PT Nusa Kirana) mau mulai pemasarannya. Saya sampaikan, 'Silakan saja berjalan,' tetapi itu belum bisa diklaim sebagai program Pemprov karena belum ada sinkronisasi dari program-program yang kita luncurkan," aku dia, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2). (arh/sur)