Partai Garuda, Gerak Senyap Parpol Anti-Mainstream

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 09/03/2018 09:40 WIB
Partai Garuda, Gerak Senyap Parpol Anti-Mainstream Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dibentuk atas kesepakatan bersama kalangan yang minim pengalaman politik praktis. Sebagian besar adalah kalangan yang dulunya sempat aktif berorganisasi di dunia kampus.

Gaung Partai Garuda cenderung tidak terdengar oleh masyarakat. Partai Garuda boleh dibilang 'kalah tenar' ketimbang partai-partai baru lainnya macam Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. Partai Garuda baru mulai dikenal setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, 18 Februari.

Ketua Umum Garuda Ahmad Ridha Sabana mengamini partainya tidak terlalu menonjol di permukaan. Dia pun mahfum masyarakat baru mulai mengetahui ketika Partai Garuda ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 6.


Menurut Ridha, Partai Garuda selama ini tak terlalu tampak di permukaan karena tak punya kader yang dikenal publik.

"Memang kami tidak dikenal. Kalau waktu itu yang membentuk partai adalah tokoh, orang yang dikenal media, pasti langsung dikejar," ujar Ridha saat ditemui CNNIndonesia.com pekan lalu.

"Pada saat bergerak, tidak ada yang lihat kami. Ya mau bagaimana? Kami fokus saja," lanjutnya.


Dalam berkas struktur kepengurusan yang terdaftar KPU, memang tidak ada tokoh tenar dalam keanggotaan Partai Garuda.

Sekjen dijabat oleh Abdullah Mansuri. Ketua DPP pun hanya empat orang, yakni Muhammad Faiz Rozi, Fachrudin Nasution, Faisal, dan Reynaldi. Posisi bendahara umum dijabat Nengsih.

Ridha menjelaskan, Partai Garuda dibentuk atas dasar cara berpikir yang anti-mainstream atau tidak lumrah.

Menurut Ridha, pembentukan partai politik pada umumnya bersandar pada dua hal, yakni tokoh besar atau finansial yang mapan. Partai Garuda, kata Ridha, tidak lagi menerapkan prinsip tersebut. Partai Garuda tidak memiliki tokoh yang tenar, pula tidak memiliki modal finansial yang besar.

"Kami tidak mainsteram. Mainstream yang saya maksud adalah ada tokoh besar di belakang, ada uang besar di belakang.

"Semua kantor di daerah dari DPC dan DPD tidak kami biayai sepeser pun. mereka datang ke Jakarta itu juga biasa sendiri. Nginep di hotel sebelah yang Rp300 ribu, 200 ribu sehari," tuturnya.
Partai Garuda, Anti-Mainstream di Pusaran Isu Sempalan GerinPartai Garuda mendapat nomor urut 6 di ajang Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Bayang-bayang Gerindra dan Cendana

Meski tak terlalu dikenal publik, Partai Garuda oleh segelintir pihak dicap reinkarnasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak jelas siapa yang pertama kali mengembuskan kabar tersebut. Namun tudingan tersebut sempat menjadi bahan perbincangan warganet di dunia maya.

Rhida mengaku heran dengan tudingan tersebut. Dia mengaku dibesarkan sebagai remaja masjid dan aktif di organisasi Rohani Islam semasa duduk di bangku sekolah. Sekjen Garuda Abdullah Mansuri, kata Ridha, juga mantan santri dan anak kiai.

"(Tudingan itu) Sangat merugikan. Tapi saya merasa tak perlu terlalu menanggapi hal-hal tidak penting," katanya.

Di samping itu, beredar asumsi di masyarakat bahwa Partai Garuda berafiliasi dengan Partai Gerindra. Asumsi itu muncul dari keterkaitan antara Ridha dengan Wakil Sekjen Gerindra, Ahmad Riza Patria. Keduanya adalah kakak beradik.

Ridha tidak menyangkal punya pertalian darah dengan Riza. Namun, dia menegaskan Partai Garuda tidak didirikan berkat bantuan Gerindra. Partai Garuda, kata Ridha, juga tidak sengaja didirikan untuk berafiliasi dengan Gerindra. Dia menampik keras kabar tersebut.

"Bahkan ya, kakak saya itu bilang, 'Sudah lah, tidak akan lolos di KPU.' Dia malah tidak percaya sama saya kok. Akhirnya kami lolos," ujar Ridha.

Ridha mengamini sering bertukar pikiran mengenai kondisi politik Indonesia terkini di Indonesia. Menurutnya, hal itu wajar dilakukan oleh kakak beradik yang kini sama-sama berada di lingkaran politik.

Menegaskan tak punya kaitan dengan Gerindra, Ridha mengaku belum pernah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengklaim tidak pernah mengobrol langsung dengan Prabowo. Satu-satunya momen bertemu langsung dengan Prabowo, kata Ridha, yakni saat pengundian nomor urut di KPU pada 18 Februari lalu.

"Itu kali pertama saya bersalaman dengan beliau. kami kan bukan siapa-siapa," ucap Ridha.

Bagaimanapun, Ridha tercatat pernah menjadi kader Gerindra. Dia sempat masuk dalam daftar Caleg Tetap Anggota DPRD dari Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 5 pada tahun 2014

Kabar lain yang beredar yakni Partai Garuda mendapat bantuan dana dari anak pertama mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana Mbak Tutut.

Kabar itu muncul dari kedekatan antara Ridha dengan Mbak Tutut di masa lalu. Ridha mengklaim kedekatannya bersifat profesional sebagai rekan kerja. Kala itu, Ridha menjabat sebagai Komisaris Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) milik Mbak Tutut.

"Itu masa lalu. Saat ini tidak ada sangkut pautnya dan tidak terkait sama sekali dengan keluarga di sana," ujar Ridha.
Partai Garuda, Anti-Mainstream di Pusaran Isu Sempalan GerinKetua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Kontroversi Nama Garuda

Resmi berdiri 16 April 2015, perjuangan Partai Garuda mendapat legalitas dari pemerintah tak semulus ketika mereka diloloskan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2019.

Partai Garuda pernah ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat surat pengesahan sebagai partai politik yang sah di Indonesia. Alasannya, kata Ridha, Kemenkumham keberatan dengan kata 'garuda' yang digunakan sebagai nama partai.

Kemenkumham meminta Ridha mencari nama lain agar tidak menggunakan garuda yang merupakan lambang negara.

Ridha bergeming dan kukuh pada pendirian. Menurutnya, lambang negara Indonesia adalah Garuda yang memiliki perisai berisi simbol sila-sila Pancasila. Berbeda dengan garuda yang digunakan partainya.

"Lagi pula ini menjadi simbol bahwa kami benar-benar mengedepankan politik yang sesuai garuda, yang sesuai Indonesia, yang baik untuk Indonesia," katanya.


Upaya Ridha memberi penjelasan kepada Kemenkumham membuahkan hasil. Kemenkumham menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Partai Garuda resmi terdaftar sebagai partai politik di Indonesia.

Partai Garuda kini telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani seleksi tahap penelitian administrasi dan verifikasi. Partai Garuda meramaikan Pemilu 2019 dengan menyandang nomor urut 6. (gil)