Skenario pertama adalah adu kekuatan antara dua calon yakni petahana Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, ini adalah skenario yang menurutnya cukup berbahaya bagi demokrasi.
"Ini agak beresiko terhadap demokrasi. Yang terjadi adalah mengulang pertarungan pilpres sebelumnya," ucap Priyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MK sudah memutuskan dan Undang-Undang memungkinkan itu, sehingga kemudian poros itu muncul dimotori oleh Demokrat, PKB, dan PAN," katanya.
Lihat juga:SBY Pegang Kunci Poros Ketiga Pilpres 2019 |
"Siapa tahu kalau mungkin pak Jokowi dan pak Prabowo duduk satu meja, jadilah mereka berdua," ujarnya.
Pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris sebelumnya menyebut bahwa terbentuknya poros ketiga di Pilpres 2019 sangat bergantung pada sosok Ketua Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, Syamsuddin menyatakan, peluang terbentuknya poros ketiga juga sangat bergantung pada kemampuan partai politik memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Demokrat saat ini hanya memiliki kursi sekitar 10 persen di DPR sehingga untuk membentuk poros ketiga, Demokrat harus terlebih dulu berkoalisi dengan partai lain.
"Peluang ada, tapi sangat kecil," kata Syamsuddin dalam acara diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin.
Senada, ketimbang Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai skenario pertarungan dua pasangan calon lebih terbuka lebar ketimbang terbentuknya poros ketiga di Pilpres 2019.
"Artinya probabilitasnya, tingkat kemungkinannya, itu lebih mungkin dua paslon ketimbang tiga paslon dalam konfigurasi saat ini," kata Hendrawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Saat ini ada 10 partai peserta pemilu 2014 yang menguasai kursi di DPR. Dari jumlah itu, lima partai yakni PDIP, Golkar, PPP, NasDem dan Hanura sudah menyatakan mendukung Jokowi maju di Pilpres 2019.
Sebanyak lima partai lain yaitu Gerindra, Demokrat, PKB, PAN dan PKS belum menentukan sikapnya. Meski demikian, Gerindra telah menyatakan akan mencalonkan kembali Ketua Umum Prabowo Subianto dengan sinyal dukungan dari PKS dan PAN.
"Peluang untuk dua pasang itu lebih besar dibandingkan dengan tiga pasang," kata Hendrawan. (wis)