"Artinya, kalau misalnya harus dibuka itu karena urgensi apa gitu yang membedakan dibandingkan dengan bulan lalu. Kan tidak ada yang beda," katanya di Balai Kota, Kamis (8/3).
Anies pun meminta kebijakannya menata Tanah Abang tidak dipolitisasi. Dia ingin semua pihak memperhatikan masalah kesemrawutan di pusat tekstil terbesar se-Indonesia itu secara teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika Tanah Abang dipolitisasi, dia melanjutkan, masyarakat tidak lagi membahas penataan berdasarkan kajian teknisnya seperti pergerakan orang dan kendaraannya.
Terkait somasi yang dilayangkan oleh sopir angkot yang menolak penutupan jalur Jalan Jatibaru, mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengaku belum memiliki solusi konkret untuk saat ini.
Anies masih tetap mempertahankan keputusannya membiarkan PKL di sana. Dia mengaku sudah menyiapkan hasil kajian terbaru yang akan disampaikan dalam waktu dekat.
"Kita lihat aja. Sebenarnya yang penting itu adalah solusi ke sananya. Apakah ada solusi baru untuk sopir angkot, kita lihat nanti," ujarnya.
Soal sopir angkot yang juga protes akan target jarak tempuh dan tarif rupiah per kilometer OK OTrip, Anies mengaku masih akan membahas solusinya lebih lanjut.
Sopir OK OTrip diharuskan mencapai target 190 kilometer (km) per hari. Sedangkan, jarak tempuh angkot Tanah Abang rata-rata hanya 100 km.
Saat ini, tarif rupiah per km dari PT Transjakarta adalah Rp3.459. Dengan demikian, sopir menerima gaji sebesar Rp657 ribu jika memenuhi target 190 km.
Dinas Perhubungan DKI berencana merekomendasikan kepada Transjakarta untuk menaikkan tarif menjadi Rp4.000 per km.
"Bahwa bagaimanapun juga pemerintah harus menyiapkan pembiayaan selisih antara biaya yang dikeluarkan oleh operator dengan pemasukannya. Karena kalau tidak, tidak ada yang mau berusaha di bidang transportasi umum," kata Anies.