Tidak Mau Kalah, DPR Bakal Ikut Beri Penghargaan Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat berencana memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan dalam acara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Bambang pada mulanya memberi ucapan perayaan Hari Perempuan Internasional sekaligus melontarkan wacana pemberian penghargaan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami berencana memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi pada tanggal 14 Maret mendatang, karena di kabinet beliau lah perempuan banyak yang jadi menteri," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3). 

Lihat juga: Kabareskrim Minta KPK Tak Usut Kasus Recehan

Namun Bambang mengatakan DPR juga bakal memberikan apresiasi kepada Sri Mulyani yang sempat mendapat penghargaan dari dunia internasional.

"Kami juga akan memberikan penghargaan kepada menteri perempuan yang berprestasi. Kita tidak mau kalah, beliau dapat penghargaan dari dunia internasional kita juga kasih dari Senayan," kata Bambang yang disambut tepuk tangan.

Sambutan itu disampaikan Bambang di hadapan para anggota dewan termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.

Lihat juga: Fadli Zon Sindir Sri Mulyani 'Berpangku Tangan' soal Rupiah

Seperti diketahui Fadli sebelumnya pernah menyindir penghargaan yang didapat Sri Mulyani dalam acara World Government Summit di Dubai.

Sebagai menteri terbaik, Sri Mulyani dianggap tak bisa menjaga nilai tukar atau kurs rupiah yang tertekan dari dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir. 

Menurut Fadli, pemerintah hanya diam saja kala rupiah terpuruk hingga ke kisaran Rp13.700 per dolar AS pada pekan lalu. Padahal, pemerintah seharusnya turut melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan kurs rupiah. 

"Saya kira ini harus diatasi oleh pemerintah karena membahayakan bagi ekonomi. Suruh mereka mikir, kan Menteri Keuangan terbaik sedunia. Coba suruh memikirkan rupiah yang melemah ini," ujar Fadli di Gedung DPR, Senin (5/3). (sur)