Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 kasus dugaan keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018.

"Kita mencatat ada 425 kasus pelibatan pihak-pihak yang seharusnya netral dan dilarang terlibat di Pilkada Serentak 2018," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (12/3).

Lihat juga: Bawaslu: Ada Ratusan 'Orang Parpol' di Jajaran Petugas Coklit

Diketahui, ASN dan TNI/Polri, sesuai perundangannya masing-masing, wajib menjaga netralitas dan dilarang terlibat pada pelaksanaan pemiku sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Afifudin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran itu terjadi di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota.

Rinciannya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 85 pelanggaran; Jawa Barat sebanyak 163 dugaan kasus di 14 kabupaten/kota; Banten dengan 11 pelanggaran di dua kota/kabupaten.

a

Lihat juga: Wiranto Tegaskan Aparatur Negara Harus Netral dalam Pilkada

Selain itu, Sumatera Utara memiliki satu dugaan pelanggaran di Padang Lawas Utara; Kalimantan Barat dengan tiga kasus di dua kabupaten; Jawa Tengah di sembilan kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran; Sulawesi Utara dengan 15 pelanggaran di empat kabupaten.

Sementara itu, Sulawesi Tengah menyumbang 2 kasus di Donggala; Sulawesi Tenggara memiliki 30 dugaan pelanggaran di enam kabupaten; Sulawesi Selatan dengan 16 pelanggaran di lima kabupaten; Maluku dengan satu kasus dugaan pelanggaran; dan Maluku Utara di lima kabupaten/kota dengan 18 kasus.

Deretan kasus pelanggaran ASN dan TNI/Polri pada masa kampanye tersebut menjadi tugas bagi Bawaslu untuk terus berupaya melakukan pengawasan yang lebih melekat.
Hal tersebut agar menjamin ASN dan TNI/Polri tetap netral dam menjalankan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan.

Lihat juga: Kegagalan Reformasi Menyeret Polri ke Pusaran Politik

"Kita akan melakukan pengawasan langsung dengan pertemuan tatap muka dan dialog dengan para calon kepala daerah," pungkasnya. (arh)