Respons Cak Imin atas Protes PPP soal Kursi Pimpinan MPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menanggapi santai protes PPP terhadap acara pelantikan pimpinan baru MPR yang digelar hari ini, Senin (26/3).

Tiga pimpinan baru MPR yang dilantik adalah Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Ketua Fraksi PPP di DPR Arwani Thomafi menyatakan pihaknya tak akan hadir dalam pelantikan pimpinan MPR yang baru sebagai konsistensi sikap sejak menolak hasil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Lihat juga: Protes Terhadap Cak Imin, PPP Absen Pelantikan Pimpinan MPR

"Ini hanya PPP saja, karena PPP ingin dapat juga," klaim Muhaimin menjawab pertanyaan CNNIndonesia TV, Jakarta, Senin (26/3). 

"Saya bisa memahami psikologis PPP yang kursinya memang kecil, kan semua fraksi dapat pimpinan, PPP tak dapat pimpinan."

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun mengklaim soal ini sebetulnya sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Pembicaraan menghasilkan kesepakatan bahwa PPP akan dapat jatah pimpinan di alat kelengkapan dewan.

"Romi sudah setuju, tapi karena mintanya Komisi II," ujar Muhaimin. "Tapi komisi II sudah ada orang."

Sebelumnya, Arwani Thomafi menyatakan pihaknya telah mengirim nota keberatan dalam rapat gabungan pimpinan fraksi di MPR pekan lalu, dan menyertakan pendapat dari masyarakat sipil atas beberapa pasal di dalam UU tersebut. Termasuk, di dalamnya adalah penambahan kursi untuk pimpinan baru MPR.

"Sikap ini kami sampaikan sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," kata Arwani.

Lihat juga: Cak Imin, Basarah, Muzani Dilantik Jadi Pimpinan MPR Hari Ini

Sikap PPP tersebut juga dikatakan Arwani sebagai upaya bersama menjaga marwah lembaga MPR sebagai pengawal konstitusi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani sebelumnya telah memprotes pemberian salah satu kursi pimpinan MPR kepada Fraksi PKB. Menurutnya, pemberian kursi kepada Fraksi PKB tidak sesuai dengan ketentuan hasil revisi UU MD3.

"Kalau itu diberikan kepada PKB bisa-bisa itu cacat yuridis dan itu bermasalah secara hukum. Bahkan itu bisa jadi kasus korupsi," ujar Arsul di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (14/3).

Ketiga pimpinan baru MPR itu akan ditetapkan sekaligus dilantik dalam sidang paripurna MPR siang ini pukul 13.00 WIB. (kid/wis)