Budi mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen untuk intervensi terkait masalah tarif ojek online ini. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detil instrumen tersebut.
"Ada, kami banyak instrumen yang bisa intervensi jadi selama ini persuasif," kata Budi Karya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan tarif itu dianggap merugikan para pengemudi. Mereka kemudian mengusulkan tarif dapat naik menjadi Rp2.500 per kilometer.
Budi melanjutkan bahwa selama ini pihaknya selalu mengimbau kepada penyedia jasa untuk menentukan tarif dengan seadil-adilnya.
"Saya imbau kepada operator ojek online melakukan kegiatan dengan hati, kalau kegiatan ini cuma pikir market share yang besar, yang jadi korban pengemudi. Kami kasihan sekali, mereka hidupnya dari situ," tutur Budi Karya.
Selain itu, Budi ingin ada solusi terbaik bagi semua pihak atau win-win solution yang dihasilkan dalam mediasi yang dilakukan sore nanti sekitar pukul 16.00 WIB.
Lewat mediasi yang digelar hari ini, Budi berharap dapat mencari jalan tengah untuk masalah ini. Jalan tengah ini diharapkan menjadi win-win solution tanpa merugikan kedua pihak, baik perusahaan penyedia jasa layanan ojek online maupun para pengemudi.
"Semoga dengan mediasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan jalan tengah yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak," katanya.
Demo pengemudi ojek online kemarin diikuti sekitar 7.000 pengemudi dari Gojek, Grab, dan Uber. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk undang-undang yang mengakui keberadaan ojek online sebagai moda transportasi di Indonesia.
Salah satu alasan mereka meminta dibuatkan undang-undang agar pemerintah bisa menciptakan batas bawah tarif ojek online.
Lihat juga:Kebijakan Manajemen Memberatkan Pengemudi |
Adapun unjuk rasa pengemudi ojek online ini bukan kali pertama. Mereka sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa serupa sebelumnya. Tuntutan mereka selalu sama, yakni keberadaan payung hukum dan tarif yang rasional. (osc/wis)