Aliansi Ojek Online Minta Naikkan Tarif & Hapus Skema Bonus

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengemudi ojek online yang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka rela perusahaan aplikasi menghapus skema bonus. Sebagai gantinya mereka menuntut tarif untuk setiap kilometer perjalanan dilipatgandakan.

Protes aliansi pengemudi ojek online yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia berhasil mengantarkan mereka menemui perwakilan Grab dan Gojek di Kementerian Perhubungan. 

Badai, sekretaris jenderal Garda, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan soal tarif baru kepada perusahaan. Mereka berkeras kenaikan tarif harus terjadi

"Minimal itu Rp3.500 dan maksimal Rp4.000 (per kilometer)," ucap Badai yang merupakan pengemudi Gojek kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/3).

Lihat juga: Pengamat Minta Waspadai Praktik Oligopoli Akuisisi Uber-Grab

Akan tetapi, Badai tidak menutup ruang negosiasi. Dalam pertemuan tadi, ia sempat mengusulkan kepada perusahaan agar mereka menghapus skema bonus harian yang bisa diperoleh lewat mekanisme performa.

"Jadi kita minta hapus yang namanya bonus, poin, performa. Kita minta cuma naikkan harga kalau enggak Rp4.000 ya Rp3.500," imbuh Badai.

Foto: CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto

Selain mengusulkan penghapusan skema bonus, perwakilan ojek online tadi juga mempersilakan menghapus skema kenaikan tarif berdasarkan area yang ramai pelanggan.

Dari hasil pertemuan dengan perwakilan Gojek dan Grab, pengemudi ojek online dijanjikan akan mendapat hasil sekitar 3-7 hari ke depan.

Lihat juga: Ojek Online Kembali Demo, Masih Tuntut Tarif dan Payung Hukum

Pada Selasa (27/3) siang, sekitar 7.000 pengemudi ojek online dari Gojek, Grab, dan Uber berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk undang-undang yang mengakui keberadaan ojek online sebagai moda transportasi di Indonesia.

Salah satu alasan mereka meminta dibuatkan undang-undang agar pemerintah bisa menciptakan batas bawah tarif ojek online.

Perwakilan ojek online tersebut akhirnya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Sang presiden kemudian memerintahkan menteri-menterinya untuk menyelesaikan masalah ini.

"Saya perintahkan Menhub dan Menkominfo besok mengumpulkan aplikator dan mengundang juga pengemudinya diajak bicara. Cari jalan tengah agar tidak merugikan," kata Jokowi di Istana Negara usai menemui perwakilan pengemudi ojek. (evn)