Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan agar semua wilayah di ibu kota, khususnya Jakarta Utara, teraliri air bersih melalui saluran pipa. Anies menyebut pipanisasi itu penting sebelum warga dilarang menggunakan air tanah sepenuhnya.
Dia tak menampik bahwa sejumlah titik di kawasan pesisir Jakarta itu masih belum terinstalasi pipa air bersih. Alhasil, warga terpaksa mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhan.
Hal ini disampaikan Anies kepada Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad agar segera melakukan pipanisasi air bersih di wilayahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu pertanyaan saya sama Pak Wali. Kita merencanakan banyak hal tetapi pertanyaan paling sederhana, 'Sudahkah pipanisasi air bersih ke tiap rumah tangga itu diprioritaskan?' Kalau belum, itu nomor satu," kata Anies usai membuka arahan di musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (28/3).
Anies mengatakan air bersih merupakan kebutuhan dasar, sehingga dia ingin semua warga mendapat akses air bersih yang sama.
"Karena sekarang kita ketahui, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kampung-kampung, biaya mendapatkan air jauh lebih tinggi daripada masyarakat berpenghasilan menengah atau tinggi," katanya.
Selasa (27/3) kemarin, hujan deras hingga jelang sore mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta Utara seperti Tanjung Priok, Jalan Danau Sunter, dan Jalan RE Martadinata tergenang hingga 30 centimeter (cm). Anies memperkirakan penyebab genangan adalah permukaan tanah di Jakarta Utara yang secara umum menurun 20 cm per tahun.
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan saat ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat, yakni mengurangi pengambilan air tanah dan mengembalikan air ke dalam tanah secara masif. Sebab, penurunan permukaan tanah disebabkan salah satunya penggunaan air tanah secara besar-besaran selama bertahun-tahun.
"Konsekuensinya, ketika permukaan air laut meninggi, maka airnya masuk. Ini bukan semata-mata karena air pasang, tetapi juga air pasang dan permukaan tanah yang turun," kata Anies.
Hasil Sidak Air TanahMengenai penggunaan air tanah ini, Pemprov DKI sudah melakukan sidak ke sejumlah gedung-gedung. Namun, sampai hari ini, Pemprov DKI belum juga mengumumkan nama-nama gedung dan pengelolanya yang turut diduga melakukan pelanggaran dalam penggunaan air tanah.
Anies berjanji akan segera mengumumkan nama-nama gedung yang pengelolanya tidak patuh terhadap penggunaan air tanah, maupun yang belum melengkapi bangunannya dengan sumur resapan. Sejak Senin (12/3) sampai Rabu (21/3), tim pengawas terpadu dari Pemprov DKI telah memeriksa 68 gedung di koridor Sudirman-MH Thamrin. Antara lain Ratu Plaza, Bank Indonesia, dan Hotel Sari Pan Pacific.
Pengumuman di hadapan publik diharapkan Anies dapat memberikan sanksi sosial dan efek jera bagi pelanggar.
"Kalau yang sekarang kita lakukan, kita akan umumkan. Kita umumkan sehingga ada tekanan dari masyarakat," ujar Anies tanpa menjelaskan kapan akan mengumumkan nama-nama itu.
(osc)