Harta 40 Orang Terkaya Makin 'Gendut' di Rezim SBY dan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Total nilai harta 40 orang terkaya di Indonesia diketahui semakin meningkat sepanjang masa pemerintahan dua Presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Hal itu terungkap dalam presentasi berjudul 'Hasil Riset Oligarki Ekonomi' yang dirilis Megawati Institute pada Desember 2017. Dalam riset tersebut dipaparkan bahwa pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Diketahui, Presiden SBY memimpin selama dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Sedangkan penggantinya, Presiden Jokowi mulai memimpin pada Oktober 2014 hingga 2019.

"Dalam 10 tahun, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia melonjak hingga 317 persen atau empat kali dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional," demikian hasil riset yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (29/3).

Lihat juga: Usai Krismon, Pertumbuhan Dompet Konglomerat Meroket

Diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2006-2016 mencapai 75 persen.

Riset itu, mengutip data Forbes periode 2006-2017, menunjukkan total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia mencapai US$22,27 miliar (2006) dan meningkat menjadi US$119,72 miliar (2017).

Tak hanya itu, riset tersebut juga mengungkapkan laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia itu mencapai empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 23 persen berbanding 6 persen.

Lihat juga: Indonesia dan Jurang Ketimpangan yang 'Menganga'

Pada 2006, saat SBY memimpin, harta kekayaan total puluhan orang super kaya itu mencapai US$22,27 miliar dan mencapai US$90,28 miliar pada 2014. Sementara saat Jokowi berkuasa, kekayaan mereka merangkak menjadi US$119,72 miliar per 2017. Bahkan, aset satu individu terkaya mengalami lonjakan lebih tinggi.

"Dalam 10 tahun, kekayaan satu orang terkaya di Indonesia melonjak hingga 510 persen," kata riset tersebut.

Penguasaan Aset

Isu penguasaan aset oleh kelompok tertentu di Indonesia mencuat ketika politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi pada 18 Maret lalu.

Dia menuturkan bagi-bagi sertifikat tanah ala Jokowi merupakan kebohongan semata dibandingkan dengan penguasaan tanah sebenarnya oleh golongan tertentu.

Ilustrasi pembagian sertifikat tanah. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Di sisi lain, riset Greenomics Indonesia tentang lahan mengingatkan Amin Rais soal Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

Zulhas, panggilan Zulkifli, justru memberikan izin lahan kawasan hutan untuk sawit dengan luas mencapai 1,64 juta hektare. Angka itu dinilai 25 kali lebih luas dibandingkan dengan luas DKI Jakarta yang hanya 66.000 hektare.

Zulhas saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014 juga adalah Sekretaris Jenderal PAN.

Data ketimpangan juga dikonfirmasi oleh riset Bank Dunia berjudul 'Ketimpangan yang Semakin Lebar' pada 2015. Ketimpangan yang melebar dalam sepuluh tahun terakhir, demikian Bank Dunia, ikut didorong oleh tingginya konsentrasi kekayaan sebagian kecil orang di Indonesia.

Lebih tepatnya, kata lembaga itu, satu persen rumah tangga menguasai 50 persen kekayaan dari Sabang sampai Merauke.

Lihat juga: PAN Sebut Ketimpangan Lahan Tertinggi Ada di Rezim Megawati

"Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan dan fisik, kadang diperoleh melalui korupsi," demikian Bank Dunia dalam laporannya. "Menyebabkan ketimpangan di masa depan lebih parah."

Ketimpangan Tinggi

Dalam survei 2014, Bank Dunia menyebutkan bahwa orang Indonesia berpikir ketimpangan kini sudah terlalu tinggi. Sekitar 47 pesen responden juga menyatakan kondisi tersebut 'sangat mendesak' untuk segera dituntaskan oleh pemerintah.

Lihat juga: Perusahaan Sawit 'Pengemplang' Pajak Mulai Ditelusuri

Pada tahun lalu, Presiden Jokowi meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Reforma Agraria akan menjadi fokus untuk persoalan tanah, sedangkan soal kesempatan akan dituntaskan dengan antara lain sistem pajak, manufaktur serta teknologi informasi.

"Sementara pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja," demikian keterangan Sekretaris Kabinet. (arh)