NasDem Tak Sepakat Eks Napi Dilarang Daftar Jadi Caleg

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Minggu, 08/04/2018 05:06 WIB
NasDem Tak Sepakat Eks Napi Dilarang Daftar Jadi Caleg Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba di Bandara Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (6/4). (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Palu, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak sepakat dengan iktikad Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal mantan narapidana korupsi yang hendak dilarang menjadi calon anggota legislatif di Pileg 2019.

Selain memangkas hak berpolitik warga negara, hal ini pun dikatakan Surya tak pernah diatur dalam Undang-Undang.

"Undang-undang tidak melarang eks narapidana ikut (Pileg) sepanjang hak politiknya tidak dicabut," kata Surya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/4).


Menurut Surya sebagai lembaga penyelenggara negara, KPU juga harus memperhatikan undang-undang.

"Undang-undang saja tidak kita patuhi, kita belum sepenuhnya patuhi. Apalagi sepenuhnya untuk menghadirkan sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang, buat apa," kata dia.


Surya kemudian menegaskan, beda pendapat ini bukan berarti Partai NasDem mendukung koruptor. Surya hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan jika memang rencana KPU itu bakal diterapkan.

Lagi pula kata dia, para narapidana koruptor ini pun telah menjalankan hukumannya sesuai dengan keputusan pengadilan di meja hijau.

"Mereka telah menjalankan hukuman atas dasar keputusan pengadilan. Kenapa kita bikin peraturan baru, nah NasDem menentang itu," katanya.

Tak Semua Politikus Maling

Surya Paloh pun menyebut tak semua elite politik bermental maling. Pria yang juga disapa karib dengan inisial namanya, SP, itu menyampaikan hal itu menanggapi pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut banyak elite bermental maling.

"Enggak sepenuhnya salah, dan enggak sepenuhnya benar. Ada memang mental politik maling ada, tapi kan enggak semua juga," kata Surya.

Lebih lanjut, isi pidato Prabowo itu kata Surya sebenarnya masih bisa diambil kesimpulan sebagai peringatan atau kritik. Publik pun, kata dia, tak boleh antikritik.

"Enggak ada salahnya juga, masa kita ini mesti selalu dengar yang baik saja," kata Surya.


Meskipun begitu Surya mengingatkan, agar Prabowo juga bisa memisahkan pernyataan dalam konteks politik atau nasihat. Sebab kata dia, jika sampai pernyataan Prabowo itu dikeluarkan demi kepentingan politik, berarti bukanlah kritik yang bisa membangun semangat bernegara.

Namun, SP menilai akan berbeda jika Prabowo memang mengeluarkan pernyataan itu didasari niat sebagai upaya saling mengingatkan demi kepentingan bersama.

"Itu bagus sekali. Tapi kalau tuduhan, apapun risikonya terjadi pecah belah hancur lebur, itu salah." kata dia. (kid)