Pleidoi e-KTP, Setnov Tak Terima Dituntut 16 Tahun Penjara

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, membacakan nota pembelaan (pleidoi) sebagai terdakwa korupsi e-KTP hari ini.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut, Setnov menyatakan tuntutan hukuman penjara 16 tahun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak adil bagi dirinya.

"Tuntutan Jaksa Penuntut Umum setebal 2415 halaman yang menuntut saya dengan tuntutan selama 16 tahun penjara, bagi saya jelas tidak adil. Dari keseluruhan terdakwa e-KTP yang sudah disidangkan, saya adalah terdakwa yang dituntut paling tinggi," demikian keluhan Setnov dalam pleidoi yang ia bacakan sambil duduk di depan majelis hakim tipikor Jakarta tersebut.

Lihat juga: Pledoi e-KTP, Setnov Kenang Masa Susah dan Motivasi JFK

Setnov mengklaim dirinya telah berusaha keras kooperatif baik dalam pemeriksaan sebagai tersangka, maupun dalam persidangan sebagai terdakwa.

Setnov pun mengeluhkan keterangan-keterangan dirinya dalam pemeriksaan sebagai terdakwa justru dianggap bualan, termasuk dalam penyebutan nama penerima uang disebut omong kosong.

"Saya tegaskan, bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang saya ketahui. Pertama, saya hanya mendengar dari Made Oka Masagung pada saat berkunjung ke rumah saya di Jalan Wijaya [Jakarta Selatan] bersama Andi Narogong. Dan juga, kunjungan Andi Narogong, Made Oka Masagung, dan juga dengan Irvanto yang diterangkan yaitu pada konfrontir minggu lalu," kata Setnov.

Ia pun menyinggung soal tindakan mengonfrontasi keterangan dirinya dan Irvanto soal proses penyerahan uang. Setnov pun selanjutnya berharap Made Oka Masagung pun menjadi kooperatif dalam pemeriksaan seperti Irvanto yang merupakan keponakannya tersebut.

Lihat juga: Setnov Tepis Disebut Mencocok-cocokkan Aliran Uang e-KTP

Setnov yang mengaku kecewa permohonan Justice Collaborator-nya tak diterima, menyatakan akan tetap membantu penyidik dan jaksa dalam pengungkapan kasus korupsi e-KTP.

"Sampai tuntas dan mengungkap pelaku lain sepanjang saya ketahui," kata dia.

Selain dituntut 16 tahun penjara, Setnov pun dituntut denda Rp1 miliar, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani masa hukuman penjara. (kid/gil)