Jaksa Agung Sindir SBY: Cuma Tarzan Yang Pakai Hukum Rimba
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 18 Apr 2018 19:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan Indonesia sejak dahulu tidak pernah menerapkan sistem hukum rimba.
Hal itu disampaikan merespons imbauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak terjadi hukum rimba jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Dari dulu juga tidak ada hukum rimba. Itu zaman dulu kala mungkin seperti itu, cuma Tarzan yang seperti itu (hukum rimba). Ini kan enggak," kata Prasetyo di Kompleks Istana Bogor, Rabu (18/4).
Prasetyo menuturkan Indonesia sebagai negara hukum pasti menjunjung hukum yang terukur dan selalu berjalan di atas fakta serta bukti. Jelang tahun politik, penerapan hukum seperti itu diklaim Prasetyo tetap akan dijunjung tinggi.
Atas dasar itu, Prasetyo enggan mengomentari lebih lanjut imbauan Presiden kelima RI tersebut karena hal itu sama sekali tidak pernah terjadi di Indonesia terutama dalam pemerintahan Joko Widodo.
"Enggak perlu ditanggapi karena tidak berlaku. Itu kan hanya praduga atau kecurigaan saja," tutur Politikus Partai Nasdem ini.
Ia juga meminta SBY tidak perlu khawatir terkait Pilpres 2019. Pasanya dia mengklaim penegak hukum akan netral dan tidak ikut dalam kepentingan politik.
"Tidak harus diingatkan tentu itu harus dilakukan. Iya (SBY) tidak perlu khawatir. Semua selalu terbuka dan tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan," ucap Prasetyo.
Kemarin, melalui akun twitter pribadinya, SBY berharap tidak terjadi kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada Pemilu 2019. Dia juga menginginkan supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian serta intimidasi.
"Semoga yang berlaku bukan 'hukum rimba'. Yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," kata SBY lewat akun @SBYudhoyono, Selasa (17/4).
SBY berharap Pemilu 2019 tidak terjadi politik uang, penyelewengan kekuasaan, serta memantik sentimen agama dan etnis. Dia berharap kompetisi politik itu aman, tertib, jujur dan adil.
"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK) tidak 'kesusupan' agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik," ujar SBY.
(dal/sur)
Hal itu disampaikan merespons imbauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak terjadi hukum rimba jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Dari dulu juga tidak ada hukum rimba. Itu zaman dulu kala mungkin seperti itu, cuma Tarzan yang seperti itu (hukum rimba). Ini kan enggak," kata Prasetyo di Kompleks Istana Bogor, Rabu (18/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetyo menuturkan Indonesia sebagai negara hukum pasti menjunjung hukum yang terukur dan selalu berjalan di atas fakta serta bukti. Jelang tahun politik, penerapan hukum seperti itu diklaim Prasetyo tetap akan dijunjung tinggi.
Atas dasar itu, Prasetyo enggan mengomentari lebih lanjut imbauan Presiden kelima RI tersebut karena hal itu sama sekali tidak pernah terjadi di Indonesia terutama dalam pemerintahan Joko Widodo.
Ia juga meminta SBY tidak perlu khawatir terkait Pilpres 2019. Pasanya dia mengklaim penegak hukum akan netral dan tidak ikut dalam kepentingan politik.
"Tidak harus diingatkan tentu itu harus dilakukan. Iya (SBY) tidak perlu khawatir. Semua selalu terbuka dan tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan," ucap Prasetyo.
Kemarin, melalui akun twitter pribadinya, SBY berharap tidak terjadi kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada Pemilu 2019. Dia juga menginginkan supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian serta intimidasi.
"Semoga yang berlaku bukan 'hukum rimba'. Yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," kata SBY lewat akun @SBYudhoyono, Selasa (17/4).
SBY berharap Pemilu 2019 tidak terjadi politik uang, penyelewengan kekuasaan, serta memantik sentimen agama dan etnis. Dia berharap kompetisi politik itu aman, tertib, jujur dan adil.
"Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK) tidak 'kesusupan' agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik," ujar SBY.
(dal/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK