Politikus PDIP Tak Bicara Cawapres dengan Prabowo
Abi Sarwanto & JNP | CNN Indonesia
Jumat, 27 Apr 2018 05:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDIP Aria Bima mengklaim tidak menawarkan posisi bakal calon wakil presiden kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat keduanya bertemu beberapa waktu lalu.
Hal itu menanggapi soal kabar bahwa dia merupakan utusan Presiden Joko Widodo untuk menemui Prabowo membahas pilpres 2019.
"Kemarin memang ada pertemuan dengan Pak Prabowo tapi lebih banyak hal-hal menyangkut diskusi seperti apa sih kebutuhan bahan pokok lainnya," kata Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/4).
Salah satunya, kata dia, soal distribusi beras Bulog.
"Jadi saya enggak bicara cawapres pak Prabowo," katanya.
Meski sempat menampik, Bima mengakui dia berbicara pilpres 2019 secara umum saat bertemu dengan Prabowo.
"Saya sampaikan jangan sampai bangsa terbelah. Pak Prabowo merupakan salah satu figur yang komit terhadap soal kebangsaan, tidak hanya NKRI tapi soal persatuan," katanya.
Aria mengatakan saat ini ada upaya kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Prabowo diyakini berkomitmen menjaga persatuan bangsa.
Bima juga mengakui sempat menawarkan opsi duet Jokowi-Prabowo. Walaupun opsi itu disampaikan kepada pengurus Gerindra, bukan saat bertemu dengan Prabowo.
"Saya tidak menawarkan pak Prabowo, tapi saya sharing mengenai masalah yang disampikan Prabowo mengenai 2030 bahwa kita itu bubar," katanya.
PDIP Apresiasi Pertemuan Jokowi-Alumni 212
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut partainya memandang positif pertemuan Jokowi dan Tim 11 Ulama Alumni 212 di Istana Bogor, Minggu (21/4).
Itu, kata Hasto, merupakan tugas seorang pemimpin yang harus mampu merangkul seluruh golongan masyarakat, termasuk golongan yang bersebrangan.
Hasto mengatakan tindakan Jokowi yang membuka musyawarah ini tercermin dalam sila keempat Pancasila.
"Pertemuan itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus dialog. Jokowi belajar dari para pendiri bangsa yang selalu bermusyawarah, itu kan bagian dari sila keempat," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (26/4)
Hasto menyebut sebagai pemimpin Jokowi memiliki kewajiban untuk mengayomi seluruh golongan tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Jokowi harus bisa mendengarkan pendapat dari golongan yang berseberangan.
Hasto mengatakan pertemuan tersebut pun didukung dan dinilai positif oleh banyak pihak. Jokowi dinilai berdialog tidak untuk mencari dukungan, tapi untuk menjaga persatuan bangsa.
"Dukungan itu berasal dari rakyat dan tokoh elit. Jokowi menyadari bahwa dialog itu ditujukan bukan untuk hal yang sifatnya praktis tapi untuk hal yang besar untuk negara. Agar negara tetap betul- betul bisa kokoh menjadi bangsa besar," ujar dia. (kid)
Hal itu menanggapi soal kabar bahwa dia merupakan utusan Presiden Joko Widodo untuk menemui Prabowo membahas pilpres 2019.
"Kemarin memang ada pertemuan dengan Pak Prabowo tapi lebih banyak hal-hal menyangkut diskusi seperti apa sih kebutuhan bahan pokok lainnya," kata Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (26/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya enggak bicara cawapres pak Prabowo," katanya.
Meski sempat menampik, Bima mengakui dia berbicara pilpres 2019 secara umum saat bertemu dengan Prabowo.
"Saya sampaikan jangan sampai bangsa terbelah. Pak Prabowo merupakan salah satu figur yang komit terhadap soal kebangsaan, tidak hanya NKRI tapi soal persatuan," katanya.
Aria mengatakan saat ini ada upaya kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Prabowo diyakini berkomitmen menjaga persatuan bangsa.
Bima juga mengakui sempat menawarkan opsi duet Jokowi-Prabowo. Walaupun opsi itu disampaikan kepada pengurus Gerindra, bukan saat bertemu dengan Prabowo.
"Saya tidak menawarkan pak Prabowo, tapi saya sharing mengenai masalah yang disampikan Prabowo mengenai 2030 bahwa kita itu bubar," katanya.
PDIP Apresiasi Pertemuan Jokowi-Alumni 212
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut partainya memandang positif pertemuan Jokowi dan Tim 11 Ulama Alumni 212 di Istana Bogor, Minggu (21/4).
Itu, kata Hasto, merupakan tugas seorang pemimpin yang harus mampu merangkul seluruh golongan masyarakat, termasuk golongan yang bersebrangan.
Hasto mengatakan tindakan Jokowi yang membuka musyawarah ini tercermin dalam sila keempat Pancasila.
"Pertemuan itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus dialog. Jokowi belajar dari para pendiri bangsa yang selalu bermusyawarah, itu kan bagian dari sila keempat," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (26/4)
Hasto menyebut sebagai pemimpin Jokowi memiliki kewajiban untuk mengayomi seluruh golongan tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Jokowi harus bisa mendengarkan pendapat dari golongan yang berseberangan.
Hasto mengatakan pertemuan tersebut pun didukung dan dinilai positif oleh banyak pihak. Jokowi dinilai berdialog tidak untuk mencari dukungan, tapi untuk menjaga persatuan bangsa.
"Dukungan itu berasal dari rakyat dan tokoh elit. Jokowi menyadari bahwa dialog itu ditujukan bukan untuk hal yang sifatnya praktis tapi untuk hal yang besar untuk negara. Agar negara tetap betul- betul bisa kokoh menjadi bangsa besar," ujar dia. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK