KPAI Nilai Intimidasi di CFD Pengaruhi Psikologis Anak

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Selasa, 01/05/2018 03:39 WIB
KPAI Nilai Intimidasi di CFD Pengaruhi Psikologis Anak Gerakan Pemuda Jakarta, menyerukan warga DKI Jakarta menggunakan kaos #2019GantiPresiden saat melakukan car free day di Bunderan Hotel Indonesia. Jakarta. Minggu, 29 April 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan intimidasi terhadap seorang anak di area Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4), dinilai akan berpengaruh pada kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak.

Ketua KPAI Susanto mengatakan anak itu semestinya tak dilibatkan dalam kegiatan tersebut karena belum memiliki hak politik.

"KPAI meminta semua pihak menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dan melakukan kekerasan dalam proses kegiatan politik," ujar Susanto melalui keterangan tertulis, Senin (30/4).


Dari hasil temuan KPAI, lanjut Susanto, ternyata masih banyak pelibatan anak dalam politik di pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah. Di antaranya yakni dukungan pasangan calon, intimidasi pada anak, hingga menyuruh anak menggunakan atribut tertentu.

"Maka kami harap KPU-Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tegas kepada siapapun yang melibatkan anak dalam penyelenggaraan kampanye pemilu," tutur Susanto.
Sebelumnya, akun Youtube Jakartanicus mengunggah video tindakan yang diduga intimidatif oleh sekelompok orang mengenakan atribut #2019GantiPresiden terhadap beberapa orang yang menggunakan kaus #DiaSibukKerja. Di antaranya terdapat seorang ibu dan anak laki-laki yang terlihat menangis karena 'diserbu' sekelompok orang yang mengenakan atribut #2019GantiPresiden.

Susanto mengatakan pengenaan atribut untuk mengganti atau mempertahankan presiden merupakan hak masing-masing orang. Namun ia meminta agar dalam kegiatan itu tak melibatkan lagi anak-anak.

Di sisi lain, area CFD semestinya juga steril dari kegiatan politik. Menurutnya, fungsi CFD sejatinya adalah untuk mengurangi emisi karbon kota. Hal ini juga telah diatur dalam Perda DKI Jakarta 12/2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa kegiatan itu jugabebas dari kegiatan politik, SARA, dan kegiatan yang sifatnya menghasut.

"Kami minta semua pihak mengembalikan fungsi CFD sebagaimana yang tercantum dalam aturan itu," ucapnya.
(ugo/ugo)