OSO Sindir Jatah Menteri dan Kontrak Politik KSPI-Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO menilai sah-sah saja dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Namun OSO menyindir permintaan jatah kursi menteri oleh KSPI di balik kesepakatan dukungan yang dituang dalam kontrak politik tersebut.

"Itu hak mereka. Boleh-boleh saja. Tapi jangan mereka minta jatah tiga menteri tidak dikasih, terus mendukung orang lain. Ya silakan saja," ujar OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/5).

Akhir Maret lalu, Presiden KSPI Said Iqbal tak ragu menyatakan dukungan pihaknya akan diberikan kepada calon presiden manapun yang bisa memberi dua sampai tiga kursi untuk perwakilan buruh.

Lihat juga: KSPI Dukung Prabowo, Zulhas Sebut Buruh Gerakan Politik

KSPI bahkan akan menyodorkan kontrak politik ke calon terkait. Kontrak itu disebut berisikan Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura). Said saat itu tegas menyatakan tidak akan mendukung calon yang tak bisa menjamin kursi menteri bagi perwakilan buruh.

Kemarin, pada 1 Mei 2018 atau tepat pada peringatan Hari Buruh sedunia (May Day), KSPI resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo dan langsung meminta jaminan Said Iqbal menjadi Menteri Tenaga Kerja jika Ketum Gerindra tersebut terpilih menjadi Presiden 2018-2023.

Di sisi lain, berlawanan dengan KSPI yang mendukung Prabowo, serikat pekerja lainnya seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan kepada presiden petahana Joko Widodo (Jokowi).

Lihat juga: Golkar: Dukungan KSPI ke Prabowo Bukan Aspirasi Tunggal Buruh

Lebih jauh OSO enggan mengomentari soal signifikansi arah dukungan KSPI terhadap potensi perolehan suara Jokowi. Dia hanya menyentil, bahwa penentu dalam Pilpres 2019 adalah rakyat secara keseluruhan. Bagi OSO, buruh merupakan bagian dari rakyat, namun bukan mewakili keseluruhan rakyat.

"Yang menentukan bukan hanya buruh. Rakyat. Titik. Buruh bagian rakyat. Tapi bukan buruh mengklaim dirinya rakyat keseluruhan ya," tutur Ketua DPD ini. (osc/osc)