Jakarta, CNN Indonesia --
Partai Golkar tidak mengkhawatirkan deklarasi dukungan yang disampaikan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pilpres 2019.
"Karena kelompok buruh itu bukan partai poltik, yang partai saja tidak tunggal suara konstituen partai yang bersangkutan, apalagi ini kelompok profesi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmudji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (2/5).
Sarmudji menjamin buruh sebagai kelompok profesi tidak memiliki aspirasi tunggal, termasuk dalam aspirasi politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi jangan sekali-sekali merasakan diri untuk menunggalkan aspirasi kaum buruh," katanya.
Menurutnya, deklarasi dukungan itu merupakan bentuk kekhawatiran dari pihak lawan Presiden
Joko Widodo di pilpres 2019 karena telah kehilangan cara untuk mengalahkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Berbagai cara pun disebut dilakukan, termasuk dugaan intimidasi dalam kegiatan
car free day di Bundaran HI, Minggu (29/4) lalu.
"Ini menurut saya situasi dimana pilihan lawan pak Jokowi semakin sempit untuk mengalahkan pak Jokowi," katanya.
Meski demikian, Golkar kata dia menyesalkan kegiatan deklarasi yang dilakukan pada perayaan hari buruh kemarin karena seolah dimanfaatkan untuk berkampanye.
"Masih ada ruang yang banyak sekali di lain hari yang itu terbuka sekali untuk mengkampanyekan siapa calon presiden yang mau dipilih," ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, kegiatan deklarasi itu juga akan menimbulkan ketidaksenangan kelompok buruh lain yang memiliki aspirasi politik berbeda.
Kemarin, KSPI resmi mendukung Prabowo pada pilpres 2019. Presiden KSPI Said Iqbal mendeklarasikan dukungan tersebut di depan ribuan buruh di kawasan Istora Senayan, Selasa (1/5).
"Kami memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2019. Pertaruhan tentang air mata istri dan anak, kawan Grab Car dan Gojek, enggak boleh ada yang mati lagi. Kaum buruh dekat kemiskinan, dan hanya Prabowo Subianto yang mau menandatangani kontrak politik dengan kami," tutur Said.
Dukungan itu diklaim berasal dari hasil musyawarah dengan buruh-buruh dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini kedua belah pihak juga menandatangani kontrak politik yang memuat 10 butir perjanjian.
(dal/sur)