Gugatan Ditolak, HTI Ingatkan Bahaya Kapitalisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Massa simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritik keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan HTI atas kebijakan pemerintah mencabut badan hukum organisasi transnasional itu.

Keputusan PTUN itu membuat HTI tetap menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Sementara di luar ruang sidang, perwakilan dari DPP HTI Irwan Syaifullah mengatakan putusan hakim hanya mengadili aspek prosedural.

"Kita tadi yang diadili adalah aspek prosedur, tapi ternyata aspek substansial tidak dibahas. Kita dikatakan akan mengganti UUD 45 dan Pancasila. Padahal belum melakukan sama sekali," kata Irwan di hadapan massa simpatisan.

"Tapi kapitalisme telah menghampiri, UUD 45 banyak diamandemen, tak disinggung sama sekali oleh hakim dan ahli pemerintah. Presiden kita juga enggak berani sama Freeport," imbuhnya.

Lihat juga: Gugatan HTI Ditolak, Pekik Takbir dan Khilafah Menggema

Putusan PTUN hari ini memperkuat keputusan Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI pada 19 Juli 2017 silam.

Pencabutan status badan hukum HTI tersebut berlandaskan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Massa simpatisan HTI. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Pemerintah menilai ideologi atau sistem pemerintahan khilafah yang diusung HTI bertentangan dengan Pancasilan dan NKRI. Namun Irwan menyatakan khilafah sebagai solusi.

"Khilafah itu solusi, saudara. Negara kita tak akan krisis seperti ini, bensin mahal, listrik mahal, kita menawarkan syariat islam. Boleh tidak?"

"Yang dipilih malah kapitalisme, utang, riba," kata Irwan melanjutkan.

Lihat juga: Gugatan Ditolak Hakim, HTI Ormas Terlarang di Indonesia

Sebelumnya, juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan pihaknya bakal mengajukan banding jika gugatan ditolak PTUN.

"Kita akan jelas mengajukan banding atau mungkin kasasi (kalau putusan menolak gugatan)," ujar Ismail saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Alasan mengajukan banding karena HTI menilai pencabutan badan hukum yang dilakukan pemerintah sama sekali tak punya dasar hukum.

Lihat juga: Sidang HTI, Spanduk Khilafah Bertebaran di PTUN

Kesimpulan itu, kata Ismail, setelah dirinya mengikuti persidangan selama enam bulan terakhir dengan seksama.

"Dalam kesimpulan kami ringkasnya, bahwa tidak terlihat atau tidak bisa dihitamkan apa yang menjadi dasar pembubaran HTI. Kalau itu sebuah kesalahan, kesalahan apa? Itu tidak ada. Tidak bisa ditampakkan, tidak bisa dibuktikan," papar Ismail. (wis/gil)