Cuti Lebaran Ditambah, JK Yakin Pengusaha akan Untung Besar
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Selasa, 08 Mei 2018 16:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pengusaha tak perlu khawatir terhadap kebijakan penambahan cuti lebaran.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyesalkan rencana pemerintah yang berniat menambah cuti lebaran 2018 menjadi 10 hari.
Menurut JK, para pengusaha justru dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan bertambahnya cuti lebaran.
"Kalau libur, ke tempat hiburan kan bayar, beli makanan bayar, beli buah-buahan bayar, yang tidak jalan itu pegawai pemerintah. Itu pun hanya 2,5 juta yang pokok, sisanya guru pasti libur," kata JK di kantor wapres Jakarta, Selasa (8/5).
JK menegaskan bahwa cuti libur ditambah bukan berarti ekonomi tidak jalan.
"Malah kadang ekonomi akan jalan lebih banyak," ujar JK.
Sementara tambahan cuti lebaran bagi pegawai swasta, menurut JK, tak mesti mengikuti peraturan dari pemerintah. Sebab, aturan cuti itu menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
"Untuk pegawai swasta tergantung dengan buruhnya. Kalau ada produksi mendesak ya harus jalan," ucap JK.
Pemerintah akhirnya memutuskan tak mengubah aturan cuti bersama atau libur Lebaran 2018 dan tetap berpegangan pada Surat Ketetapan Bersama (SKB) tiga menteri yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan demikian, libur lebaran untuk PNS tetap ditetapkan 10 hari.
Industri makanan dan minuman (mamin) sebelumnya menyebut berpotensi kehilangan omzet mencapai Rp50 triliun secara nasional, jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan libur lebaran 2018 menjadi 10 hari.
(ugo)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyesalkan rencana pemerintah yang berniat menambah cuti lebaran 2018 menjadi 10 hari.
Menurut JK, para pengusaha justru dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan bertambahnya cuti lebaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK menegaskan bahwa cuti libur ditambah bukan berarti ekonomi tidak jalan.
Sementara tambahan cuti lebaran bagi pegawai swasta, menurut JK, tak mesti mengikuti peraturan dari pemerintah. Sebab, aturan cuti itu menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.
"Untuk pegawai swasta tergantung dengan buruhnya. Kalau ada produksi mendesak ya harus jalan," ucap JK.
Pemerintah akhirnya memutuskan tak mengubah aturan cuti bersama atau libur Lebaran 2018 dan tetap berpegangan pada Surat Ketetapan Bersama (SKB) tiga menteri yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan demikian, libur lebaran untuk PNS tetap ditetapkan 10 hari.
Industri makanan dan minuman (mamin) sebelumnya menyebut berpotensi kehilangan omzet mencapai Rp50 triliun secara nasional, jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan libur lebaran 2018 menjadi 10 hari.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK