Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tidak Labil soal Libur Lebaran

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 02/05/2018 19:45 WIB
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tidak Labil soal Libur Lebaran Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah tegas soal libur lebaran. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah tidak labil dalam membuat kebijakan soal libur lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah. Menurutnya, kebijakan libur lebaran berpengaruh bagi pengusaha dan masyarakat.

"Tolong pemerintah jangan ragu-ragu dalam kaitan bagaimana ini dengan cuti bersama di hari besar," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/5).


Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan jumlah libur lebaran berkaitan dengan operasional perusahaan. Ia berkata perusahaan tidak bisa seketika menghentikan operasional lantaran pemerintah merubah hari libur.


Selain perusahaan, perbankan juga dipastikan bakal terdampak jika libur lebaran tidak konsisten ditetapkan. Sebab, perbankan juga terkait dengan operasional perusahaan dalam memberi tunjangan.

"Jangan kemudian berubah-ubah terus. Nanti yang kasihan pengusaha dan terutama masyarakat," ujarnya.


Sebelumnya, pemerintah berencana mengkaji kembali tambahan cuti lebaran yang sebelum telah diputuskan. Pemerintah telah menambah cuti lebaran menjadi 7 hari melalui SKB 3 Menteri. Dalam SKB 3 Menteri, cuti bersama adalah 11 Juni hingga 20 Juni 2018 dengan asumsi lebaran jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018.


Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan hasil akhir keputusan penambahan cuti bersama untuk Idul Fitri akan ditentukan dalam satu hingga dua hari pada pekan ini.

Pemerintah akan mengajak Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga kalangan usaha untuk menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan liburan bersama tersebut.

"Nanti kami akan kumpul dulu semua kementerian dengan mengundang pihak-pihak terkait dan itu kami akan sampaikan kembali dalam waktu satu dua hari ini. Kami harus bisa mendengarkan, kalau kemudian ada masukan sehingga tidak ada yang dirugikan atau merasa dirugikan," jelas Puan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/5). (DAL/kid)