Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di masing-masing polres terkait penanganan masalah
pungli atau pungutan liar yang menimpa para sopir truk.
"Kalau bicara pungli sudah koordinasi dengan Satgas Saber pungli," kata Sigit di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/5).
Pagi tadi, sejumlah sopir truk dari berbagai organisasi melakukan pertemuan dengan Presiden
Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, mereka truk memberitahukan sejumlah titik rawan pungli, di antaranya kawasan Marunda, Cakung-Cilincing, dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah seorang sopir truk juga menyampaikan pungli yang dilakukan nominalnya bisa mencapai Rp2 juta.
Mengenai curhatan para sopir truk kepada Jokowi itu, Sigit mengaku pihaknya mendukung semua langkah yang dilakukan untuk memberantas terjadinya pungli.
"Kita akan dukung, artinya semua tindakan dalam rangka perbaikan dan penegakkan hukum kita dukung," ujarnya.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan pihaknya juga berencana memanggil sejumlah organisasi dalam rangka mencari solusi kemacetan lalu lintas di seputar pelabuhan peti kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Kita lagi evaluasi, makanya rencana minggu depan Pelindo, Komisi B, Dishub, Organda kita coba bicara kita kumpulkan bagaimana untuk mencari solusi terbaik," tuturnya.
Sigit menjelaskan permasalahan yang terjadi adalah para sopir truk enggan menggunakan akses jalan tol karena biaya yang mahal, sehingga berakibat pada kemacetan lalu lintas.
"Karena dia akses satu gerbang tol saja sudah Rp15 ribu sendiri bayarnya si sopir, makanya enggak mau naik atas, lewat bawah, makanya numpuk di situ," ujar Sigit.
(osc/gil)