Bandung, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersepakat dengan sopir kendaraan angkutan kota (angkot) yang dimotori Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar. Pihak sopir angkot pun menghentikan aksi mogok terkait persinggungan mereka dengan transportasi
online (daring) hingga 11 Mei 2018.
Kesepakatan dicapai setelah proses unjuk rasa yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga aspirasi yang disampaikan langsung oleh perwakilan WAAT kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/5).
Setelahnya, Sekretaris Dishub Jabar Andreas Wijanto mengatakan ada tiga kesepakatan teresebut. Pertama terkait penegakan hukum dalam implementasi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin penegakan hukum sebenarnya sudah berlangsung dan diminta untuk dilangsungkan terus menerus," ujar Andreas.
Kedua, pihak Dishub akan memfasilitasi pertemuan sopir angkot dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan, terakhir adalah permintaan penangguhan retribusi angkot.
"Ini kewenangan ada di kabupaten/kota, nanti kita usulkan ke dewan dan pemkot masing-masing," jelasnya usai demo angkot.
Berdasarkan data yang diterima pihaknya, Andreas mengatkaan total kuota taksi daring di Jabar saat ini mencapai 7.709. Sebanyak 18% atau 30 organisasi sudah berbadan hukum yang dapat izin penyelenggaraan.
"Sedangkan kaitan dengan KIR hasil dari Dishub Kota Bandung sudah 149 unit. Sebanyak 1.400 unit sudah berbadan hukum," jelas Andreas.
Bagi taksi daring yang tidak berbadan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum.
"Kita akan terus melakukan penegakan hukum. Terakhir itu didata ada 150 belum berbadan hukum dan diminta untuk segera untuk mengurus perizinan ke Dishub," ungkapnya.
Dalam acara mediasi tuntutan sopir angkot yang berakhir sekitar pukul 14.00 WIB itu berjalan lancar dan kondusif.
"Karena sudah ada kesepakatan, kita tidak akan aksi besok. Tapi kalau ini tidak terealisasi dalam waktu satu minggu, akan kita susun secara matang aksi selanjutnya [pada 11 Mei 2018]," kata Ketua Umum WAAT Jabar Herman.
Tidak SignifikanImbas dari demo angkot itu tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan warga di Kota Bandung. Berdasarkan pantuan, sejumlah warga masih bisa mendapatkan layanan angkot seperti biasa.
"Relatif lancar, kelihatannya di dalam kota Bandung tidak terjadi penelantaran yang diakibatkan demo. Mungkin yang antar regional saja," kata Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi.
Didi mengatakan pihaknya mencoba mengantisipasi aksi demo angkot itu dengan menyiapkan sekitar 60 bus di antaranya TMB reguler, bus sekolah, bus buruh, dan 18 cadangan dengan berbagai kapasitas kursi. Namun, karena aksi tidak diikuti semua trayek angkot, penumpang masih bisa teratasi.
"Dari sehari ini hanya tiga unit saja yang dioperasikan. Itu pun dari luar Bandung," ujarnya.
(hyg)